Legalitas Ruli Menjadi Perhatian Lukita Dinarsyah

Projustisianews, Batam – Memilih menetap di Kota Batam menjadi pilihan sebagian masyarakat. Kendati penghidupan tidak begitu menjanjikan lagi, tetapi memilih bertahan hidup dengan segala konsekuensi menjadi pilihan sebagian warga. Namun, tempat tinggal sebagian besar warga di Batam menjadi polemik di tengah tekanan ekonomi yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Ketidakjelasan kepemilikan lahan, sebagai tempat tinggal acap kali menimbulkan persoalan baru. Landi, seorang warga rumah liar (Ruli) Kampung Pisang, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, 4 November 2020, selalu was-was jika ruli tempat tinggalnya digusur. Meskipun ruli yang sudah ditempati warga puluhan tahun itu masih nyaman, tetapi perasaan khawatir selalu ada dalam dirinya. “Banyaknya jumlah penduduk di satu pemukiman ruli, bukan jaminan untuk tinggal menetap,” kata Landi.

Landi, warga ruli Kampung Pisang, Lubuk Baja, berharap agar perkampungannya mendapat legalitas pemukiman. (Foto: Nilawaty Manalu)

Saat ini, jumlah warga di ruli Kampung Pisang, sudah mencapai ribuan. “RT kita saja sudah ada delapan sekarang,” kata Landi. Sejauh ini, ruli Kampung Pisang masih aman dari penggusuran. Untuk melegalkan ruli Kampung Pisang menjadi pemukiman, adalah harapan masyarakat setempat. “Setidaknya dibuat seperti kampung tualah,” katanya. Menurut Landi, tak salah rasanya bila mengusulkan Kampung Pisang menjadi seperti kampung tua, jauh-jauh hari. Sebagai warga, dia merasa punya hak untuk menyuarakan itu, dengan harapan apa yang diidam-idamkan warga Kampung Pisang, bisa terwujud.

Rasa khawatir itu pasti ada, katanya. Di Batam ini, masalah lahan selalu menjadi persoalan. “Dibangun untuk inilah-itulah, tetapi yang merasa dirugikan kan tetap masyarakat,” katanya. Bagi kalangan ekonomi lemah seperti dirinya, digusur dalam keadaan tidak memiliki tabungan, sangat menyakitkan. Untuk pulang kampung, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Terlebih, anak-anak sudah bersekolah. Hal itu akan memakan biaya banyak untuk mengurus perpindahan. Kekhawatiran itu pula pernah ia sampaikan kepada salah satu calon wali kota Batam 2020-2024, Lukita.

Landi yang berprofesi sebagai sekuriti ini mengatakan, ia pernah menyampaikan hal itu kepada Lukita yang saat itu sedang berkunjung ke salah satu perumahan di Tiban, tempat Landi bekerja. Ia menyampaikan harapan itu kepada Lukita, agar kelak memperhatikan status perkampungan rumah liar di Kota Batam ini, khususnya Kampung Pisang, jika Lukita terpilih menjadi wali kota Batam. Selain itu, ia juga menyampaikan agar keamanan ruli diperhatikan. Pasalnya, sekelompok orang sering mengganggu kenyamanan warga, seperti minum sampai mabuk di kedai-kedai. “Ditegor salah, tidak ditegor juga salah,” katanya.

Sementara itu, kepada Projustisia News, Lukita mengatakan, masalah ruli adalah masalah puluhan tahun yang tak terselesaikan di Kota Batam. Dari sekian permasalahan warga yang tinggal di ruli, beragam masalah yang disampaikan warga kepadanya. “Pernah seorang ibu di Mangsang menyampaikan kepada saya, sudah tiga kali digusur,” kata Lukita. Warga Mangsang itu, digusur karena tinggal di ruli. Kemudian ia pindah ke ruli yang lain, dan digusur lagi. Hal itu berlangsung sampai tiga kali.

Terkait permasalahan ruli, ini menjadi perhatian Lukita. Ironisnya, kata Lukita, setiap kali mendekati pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan calon legislatif (pilcaleg), KTP-KTP warga di ruli pun dicari-cari. Tetapi, untuk mengurus KTP, alangkah sulitnya masyarakat mendapatkannya. Bahkan ada yang sampai tahunan tidak kelar-kelar.

Memang, permasalahan ruli beragam. Ada ruli yang berada di kawasan hutan lindung, di kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengelolaan (BP) Batam, dan ada di luar HPL BP Batam. “Ruli memang harus saya selesaikan, jika dipercaya masyarakat nanti memimpin Kota Batam. Tidak mungkin saya membiarkan masalah yang sudah puluhan tahun ini,” kata Lukita. Legalitas pemukiman warga, kata Lukita, adalah penting. Karena dengan legalitas itu, masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus apa pun, seperti untuk mendapatkan penerangan listrik dan air bersih. Tetapi, masyarakat di ruli mengalami kendala itu karena tidak memiliki legalitas.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  Jefri Simanjuntak: Untuk Menjadikan HPL, Inilah Mafianya Mereka

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *