Label Halal atau Haram Bukan Domain Publik Pariwisata

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Wacana wisata halal di Labuan Bajo sempat digulirkan Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Pariwisata (BOP), dan sejumlah dinas di Manggarai Barat pada Selasa (30/4/2019) lalu. Wacana itu pun ditentang habis oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi dalam keterangannya kepada pers, Selasa (7/5/2019). Josef dan juga Gubernur Viktor Laiskodat akan mengusir orang luar yang membawa label halal ke wilayahnya. Langkah itu merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi usaha warganya yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Josef menambahkan bahwa label halal bakal merusak toleransi di NTT. Padahal suasana kehidupan di NTT sudah serasi, seimbang, dan selaras. “Sederhana saja. Kalau halal, berarti ada haram. Jangan bikin dikotomi yang enggak-enggak di NTT ini,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia rentan dengan adanya toleransi dogmatis yang mana keyakinan seseorang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. “Masih ada hal lebih besar lagi yang mau diurus dan tidak usah ngomong lagi halal dan haram, karena itu kami menolak dengan keras pariwisata halal untuk masuk di NTT,” lanjutnya.

Dia juga membantah kalau penolakan ini sama sekali bukan karena warga NTT mayoritas Kristiani (Katolik dan Kristen), tetapi murni untuk menjaga toleransi yang sudah ada. “Selama ini, saudara-saudara dari Kristiani dan Islam tidak ada masalah. Kok ini datang orang dari luar mau kasih label di NTT. Viktor Laiskodat dan saya akan berada paling depan untuk menolak wisata halal,” ungkapnya.

Sikap Pemprov NTT sangat didukung Keuskupan Ruteng Manggarai Flores NTT. Pihak gereja menolak keras wacana pariwisata halal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, oleh BOP. Pernyataan Gereja Keuskupan Ruteng tersebut sudah disampaikan melalui surat perihal penolakan wisata halal di Labuan Bajo, Flores, NTT. Surat tersebut ditujukan ke Direktur BOP Labuan Bajo Flores, Shana Fatina. Tembusan ke Kementerian Pariwisata di Jakarta, Gubernur NTT, dan Bupati Manggarai Barat. Label halal menurut Keuskupan Ruteng, tidak menghormati kebhinnekaan yang menjadi roh dasar negara kita, Pancasila.

Sumber: mediaindonesia.com dan kompas.com

BACA:  Kalahkan Paris, Bali Peringkat 1 Destinasi Wisata Terbaik Dunia

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *