KPU Menetapkan Jokowi-Ma’ruf Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Hari Selasa subuh (21/5/2019) sekitar pukul 01.45 WIB di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, rekapitulasi hasil Pemilu Nasional telah ditetapkan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.  KPU telah menetapkan hasil Pemilu di mana pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional dan pasangan nomor urut dua, 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional.

Data resmi itu telah disahkan, tertanggal Senin 21 Mei 2019, sekitar pukul 00.00 WIB. Berikut hasil yang diumumkan KPU: 21 provinsi dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, yaitu: Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, Gorontalo, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Sisanya 13 provinsi lagi dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga, yaitu Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau.

Jeirry Sumampow
Hail akhir rekapitulasi Pemilu

Jeirry Sumampow,  Koordinator Komite Pemilih Indonesia, yang juga hadir dalam penetapan hasil Pemilu 2019 tersebut, dalam Akun facebooknya menulis: “Saksi Paslon 02 tidak menandantangani berita acara, diikuti dalam solidaritas koalisi oleh 3 partai, Gerindra, PAN & PKS. Alasannya banyak persoalan dalam proses yang belum selesai. Di samping itu, banyak dugaan kecurangan yang terjadi dan tak bisa dijelaskan. Ada juga sejumlah saksi Calon DPD khusus dari Papua yang ikutan tanda tangan. Namun, meskipun ada yang tak muat bertandatangan, penetapan tetap dilakukan. Dan rekapitulasi nasional dengan resmi ditutup subuh ini.”

“Kita tunggu proses selanjutnya jika ada yang mau mengajukan gugatan ke MK atau Bawaslu. Jalan ini dirasa lebih elegan ketimbang melakukan protes dengan pengerahan massa. Sebab tak ada solusi dengan cara itu. Hasil akan tetap sah. Kita harapkan proses selanjutnya berjalan lancar dan damai,” tulis Jeirry lebih lanjut. (Diolah dari berbagai sumber)

 

BACA:  Silaturahmi ke MUI, Wakil Walikota Sampaikan Permohonan Maaf Pemko Siantar

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *