Ketua MPR RI Singgung Urgensi PPHN

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Urgensi dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Adapun pernyataan beliau berdasarkan dari rekomendasi MPR RI periode 2009-2014, MPR periode 2014-2019, dan hasil kajian MPR periode 2019-2024.

Urgensi PPHN menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo adalah yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. Tujuannya, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BACA JUGA: https://projustisianews.id/sidang-tahunan-mpr-ri-dilaksanakan-luring-dan-daring/

“Hal tersebut sejalan dengan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa Indonesia memerlukan visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Baik dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Sehingga sistem manajemen pembangunan nasional bisa lebih demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkesinambungan. Sekaligus menjamin pembangunan nasional agar lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan bernegara. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI, di Jakarta, Senin (16/8/21).

Turut hadir secara fisik antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Hadir pula secara virtual antara lain Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir serta Mantan Wapres RI Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Boediono.

Bamsoet menjelaskan, keberadaan PPHN yang bersifat filosofis sangat penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan. Beliau memperkirakan hal tersebut terasa penting sekitar 50-100 tahun yang akan datang.

Dimana situasinya penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

“Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional. Baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Menurutnya, dengan PPHN maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan terjamin pelaksanaannya secara berkelanjutan. Beliau menyatakan PPHN tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral.

“PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah, seperti pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Adapula pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya,” terang Bamsoet.

Waketum Partai Golkar ini menekankan, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, perlu perubahan terhadap UUD NRI 1945. Karenanya, perlu perubahan secara terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

“Proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Perubahan hanya dapat terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya. Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora atau eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik,” pungkas Bamsoet.

Sumber:

BACA:  Pantaskah Seorang Haji Melarang Satu Keluarga Beribadah Online di Rumahnya?

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *