Ketua KSPSI Kepri: Bagusnya Pengusaha di Batam, Diam

Projustisianews, Batam – Mogok nasional dilakukan mulai tanggal 6-8 Oktober 2020. Di Batam, mogok nasional sudah dilakukan di beberapa perusahaan. Namun, puncak mogok nasional direncanakan pada hari Kamis, 8 Oktober nanti. Immanuel Dermawan Purba, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kepulauan Riau, mengatakan, di tengah karyawan menyuarakan ketidakadilan pasca disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, para pengusaha di Batam, jangan memperkeruh situasi dengan banyak berbicara. Kata Immanuel: “Kita lihat perkembangannya besok dan lusa. Di Batam sudah ada perusahaan yang mogok nasional. Kita fokuskan di tanggal delapan nanti.”

“Bagusnya pengusaha, diam!” kata Immanuel. Namun, jika pengusaha di Batam ingin membuat suasana baru dan memancing perhatian buruh dan pekerja menuju ke pengusaha itu, silahkan terus berbicara, kata Immanuel kepada Projustisia News, Selasa, 6 Oktober 2020.

Ia menolak, dampak mogok nasional akan membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, semakin terpuruk. Alasan bertambahnya angka pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, yakni 6,6 persen, bukanlah alasan yang utama. Ia mengatakan: “Korupsi. Itu hambatan investasi dan alasan pertama di Kota Batam, bukan masalah perburuhan.”

Menurutnya, masalah perburuhan di Kota Batam adalah urutan yang ketiga belas, bukan alasan utama. Pesannya kepada pengusaha di Batam, agar jangan terlalu banyak berbicara dan mengait-ngaitkan permasalah buruh akibat dampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi minus, bukan akibat karyawan berunjuk rasa, tetapi ulah para pejabat yang korupsi.

“Kepada pengusaha, jangan banyak kali cakapmu, karena nanti sasaran itu akan datang sama kau,” katanya. Hal itu dikatakan Immanuel, menolakkan imbauan Rafky Rasyid, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, kepada sejumlah perusahaan untuk memberikan sanksi kepada karyawannya yang ikut melakukan mogok nasional, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Rafky Rasyid kepada Projustisia News, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam di triwulan ke-II, minus 6,6 persen. Dengan angka tersebut, akan ada pertambahan pengangguran di Batam. Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Batam, dikhawatirkan akan semakin merosot bila ditambah dengan mogok nasional. Perusahaan akan ditinggalkan investor yang berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Immanuel mengatakan: “Pengusaha bagusnya diam, tutup mulut, dan tak usah bunyi. Jangan sampai nanti pimpinan buruh memerintahkan anggotanya berdemo ke tempat dia. Jangan over acting di dalam situasi saat ini. Tak bicara pun, UU Cipta Karya sudah menyakiti hati buruh.”

Aksi mogok nasional dilakukan oleh sejumlah karyawan di seluruh Indonesia, menolak undang-undang yang dianggap memberatkan para karyawan. Para buruh menolak undang-undang yang menerapkan upah yang tidak sesuai, pesangon yang dihilangkan, membolehkan pekerja outsourcing, potensi menggunakan tenaga kerja asing, mudahnya pemberlakukan PHK, hilangnya jaminan sosial, dan tidak adanya batasan pekerja kontrak. Menanggapi pengesahan undang-undang tersebut, Immanuel menilai bahwa muatan undang-undang itu adalah pembohongan dan pembodohan kepada masyarakat khususnya kepada karyawan. Semua yang disampaikan oleh para wakil rakyat di dalam undang-undang itu, kata Immanuel: “Pembohongan semua itu. Tak ada yang betul.” (Nila)

BACA:  PWI DKI Jaya Harus Mengedepankan Program-program yang Bisa Ditiru Daerah Lain

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *