Ketua AMPP: Jangan Halangi Warga Negara Amalkan Sila Pertama Pancasila

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Ketua Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP), Arbie Haman meminta pemerintah agar tidak menghalangi warga negara yang berniat mengamalkan Pancasila Sila Pertama dalam kehidupan sehari-hari.Halinidisampaikan Arbi kepada Redaksi Harmoni.or.id, Jakarta, Senin (23/12/2019).

“Melarang warga negara untuk ibadah berjemaah, berarti menghalangi mereka untuk mengamalkan Pancasila”, serunya.

“Saya paham, bahwa tidak seperti kebebasan beragama secara individu yang masuk dalam kategori nonderogable rights (hak yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibatalkan dalam situasi apapun), kebebasan beribadah secara kolektif/berjemaah memang masuk dalam kategori derogable rights, atau hak yang dapat dibatasi”, tutur Arbie Haman membuka argumentasi.

“Suatu hak dianggap perlu untuk dibatasi apabila dapat merugikan hak orang lain. Maka pertanyaannya, apakah pelaksanaan ibadah berjemaah umat Kristiani di tempat privat (salah satu rumah warga) dianggap merugikan penduduk lainnya, misalnya mengganggu aktivitas warga ataupun mengganggu ibadah pemeluk agama lain?”, tanya Arbie.

Merespons kasus pelarangan ibadah Natal di Nagari Sikabau, Sumbar, ia mengingatkan bahwa pelarangan yang terjadi di sana tidak hanya untuk momen Natal, tetapi juga mencakup ibadah mingguan dan perayaan agama Kristiani lainnya, dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan, amat jelas terpampang pada surat yang dikeluarkan Wali Nagari Sikabau yang kini viral.

“Padahal kewajiban pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam menjamin kebebasan beragama tidak hanya berupa melindungi (to protect), tetapi juga menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill)”, lanjut Ketua AMPP.

“Norma rujukan kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, khususnya Sila Pertama”, tutur Arbie Haman.

Ia menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

“Artinya, Pancasila harus berfungsi dan termanifestasi secara nyata pada perilaku sehari-hari warga negara dalam kehidupannya”, tambahnya.

“Oleh sebab itu setiap warga negara berhak dan wajib untuk mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan beragama (Sila Pertama) dengan tujuan meningkatkan akhlak dan moral bangsa”, jelas alumni Ilmu Politik UI ini.

“Ibadah menjadi cara bagi manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Maka pemerintah harus melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan warga negara untuk beribadah. Selain dalam konteks menjamin kebebasan beragama secara universal, secara kenegaraan hal ini juga adalah kewajiban pemerintah dalam hal memfasilitasi warga negara untuk mengamalkan Pancasila”, papar Arbie.

“Jadi perlu dikritisi untuk kasus di Nagari Sikabau secara khusus, dan kasus-kasus serupa secara umum. Apakah upaya warga negara melaksanakan haknya untuk mengamalkan Pancasila layak untuk dilarang/dibatasi? Tentu tidak”, tandasnya.

Arbie juga mengingatkan bahwa Pemerintahan Nagari Sikabau perlu hati-hati dalam bertindak menyikapi polemik hak untuk beribadah.

“Menciptakan kondisi di mana ada sekelompok warga nagari yang tidak dapat melaksanakan ibadah mingguan dan perayaan-perayaan Kristiani berarti menghalangi mereka untuk mengamalkan Sila Pertama Pancasila”, pungkas pria yang juga pegiat toleransi beragama ini.

“Pelaksanaan ibadah berjemaah, baik di rumah warga, ataupun di bangunan/tempat-tempat lainnya di Nagari Sikabau seharusnya tidak dilarang, melainkan harus didukung dan kalau perlu difasilitasi, mengingat juga belum adanya bangunan gereja di wilayah tersebut. Rakyat yang ingin secara kolektif mengamalkan Pancasila tidak perlu dibatas-batasi haknya”, paparnya.

“Ini menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi pemerintah pusat saat ini gencar dan intensif dalam upaya-upaya membumikan Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, kasus-kasus pelarangan beribadah yang kerap terulang justru menunjukkan bahwa pemerintah jugalah yang menghalangi warganya sendiri untuk mengamalkan Pancasila”, tutup Ketua AMPP.

AMPP merupakan organisasi kepemudaan yang fokus mengkampanyekan toleransi beragama dan pluralisme di Indonesia. Sepanjang 2019, AMPP telah berulang kali mengadakan kerja sama dengan OKP-OKP lintas agama, di antaranya GP Ansor, Banser, Pemuda Katolik, dll.

BACA:  Presiden Jokowi Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan di Hadapan Para Pemimpin G20

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *