Ketentuan Tidak Melayani Pembeli Makan di Tempat “Dicabut”

NATUNA, PROJUSTISIANEWS.ID – Surat Edaran Nomor : 300/07/Gugus-Set/V/2020 tentang pengaturan penyelenggara kegiatan oprasional tempat usaha restoran, rumah makan, kafe, kedai kopi dan tempat usaha kuliner lainnya.

Dasarnya adalah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 207 tahun 2020 tentang status tanggap darurat bencana non alam wabah penyakit akibat virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau.

Keputusan Bupati Natuna Nomor 201 tahun 2020 tentang status keadaan siaga darurat bencana akibat Corona virus Disease 2019 di Kabupaten Natuna.

Syawal, sekretasi gugus tugas covid 19 Natuan, menyampaikan bahwa, merujuk dasar tersebut, surat edaran Bupati Natuna Nomor 300/406 PMK.SET/III/2020 tentang peraturan penyelenggaraan kegiatan operasional tempat usaha, aktifitas masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat tertentu dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi virus Diesase 2019 (Covid 19).

“Ketentuan tidak melayani makan di tempat dan menjual kepada pembeli untuk dibawa pulang atau dibungkus dinyatakan dicabut, dan diganti dengan ketentuan boleh menjual dan melayani makan minum di tempat dengan ketentuan yang sudah diatur,” Ujar sekretasi gugus tugas covid 19 Natuan, Syawal, ketika di konfirmasi via seluler (6/5/2020)

Menurut Syawal sesuai surat edaran Bupati Natuna tersebut, aturannya yaitu mengatur jarak tempat duduk pelanggan (minimal 1 meter), meja yang disediakan paling hanya 50% (lima puluh) persen dari jumlah meja yang ada, waktu yang diperbolehkan untuk pelanggan makan dan minum hanya 15 (lima belas) menit setelah makan dan minum disajikan.

Selain itu, Kata Syawal operasional dibatasi sampai pada pukul 22 : 00 WIB, untuk melayani tamu makan minum sahur di bulan ramadhan jam operasional dapat dibuka kembali pada pukul 02 : 30 WIB sampai menjelang waktu imsyak.

BACA:  Polemik Situng, Ahli Pemohon Versus Ahli Termohon

Selanjutnya apabila melanggar ketentuan tersebut, maka pemilik akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan melayani serta menjual kepada pelanggan untuk dibungkus atau dibawa pulang. Jelas Syawal.

Ketentuan lain yang mengatur tentang tempat usaha restoran, rumah makan, kafe, kedai kopi dan tempat usaha kuliner lainnya diatur dalam surat edaran Bupati Natuna nomor 300/406/PMK.SET/III/2020 tentang Pengaturan Penyelenggara Kegiatan Operasional Tempat Usaha, aktifitas masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat tertentu dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi virus Disease 2019 (COVID-19), Tutupnya.

(Bung Lubis)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *