Kesepakatan Penolakan Perayaan Natal Simpangsiur

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Berita tentang penolakan dan pelarangan ibadah dan perayaan Natal bersama-sama (berjemaah) bagi umat Katolik di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan Jorong Sungai
Tambang Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten
Sijunjung
ramai dibicarakan. Kesepakatan penolakan dan pelarangan tersebut masih simpangsiur. Berikut hasil advokasi dan peninjauan langsung di lapangan dari PUSAKA (Pusat Studi AntarKomunitas) Foundation, Padang.

Pemerintah daerah baik Kabupaten Dharmasraya, maupun Kabupaten Sijunjung tidak menunjukkan adanya itikad untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing baik secara individu maupun bersama-sama.

Kedua pemerintah daerah tersebut hingga Meteri Agama RI dan pihak Kepolisian RI hanyalah membangun narasi-narasi lepas tanggung jawab dengan menyatakan bahwa penolakan ibadah bersama sudah ada kesepakatan dan perjanjian, seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama Bapak Jenderal Purnawirawan Fakrur Rozi, maupun yang disampaikan oleh pihak Humas Polri. Pernyataan itu tidak benar bahkan cenderung berpotensi hoax.

Karena itu, PUSAKA ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dan atau perjanjian kedua belah pihak (antara unsur-unsur Nagari dengan umat Kristiani) di kedua Nagari di kabupaten dimaksud maupun di Nagari-nagari dan kabupaten lainnya.

Justru yang terjadi adalah pernyataan-pernyataan sikap sepihak yang lahir dari rapat internal masing-masing nagari dimaksud untuk merespons keberadaan orang yang dianggap “Liyan” terutama keberadaan umat Kristiani dan umat agama lainnya. Sebagai gambaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau

Pemerintahan Nagari, ninik-mamak, alim ulama hingga BAMUS dan pemuda mengadakan rapat (tanpa melibatkan korban), kemudian menghasilkan kesepakatan sepihak melarang umat Katolik beribadah bersama-sama yang sifatnya mendatangkan orang lain. Ibadah
hanya boleh dilaksanakan di rumah masing-masing umat Kristen yang ada di jorong
tersebut. Jika mau merayakan harus dilakukan di luar wilayah Nagari Sikabau
(Dokumen terlampir).

 

BACA:  Munarman Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Penculikan Ninoy Karundeng

Dokumen yang diperlihatkan sebagai bukti.

 

Upaya ninik-mamak menarik isu jauh ke belakang tentang peristiwa 1965 di mana banyak orang Jawa melarikan diri untuk selamat dari G.30 S 1965 dan kelaparan pada tahun tersebut, termasuk kesepakatan transmigrasi yang mensyaratkan harus beragama Islam tidaklah relevan. Sebab umat Katolik di Jorong Kampung Baru adalah mereka yang datang pada 1985, bukan berasal dari transmigrasi bedol desa atau transmigrasi lainnya sekitar 1979, meski ada kasus perkawinan silang Jawa (transmigran) dengan orang Batak yang sama-sama Katolik maupun Protestan.

Umat Katolik di sana hanya memohon diberikan izin melaksanakan ibadah bersama di Stasi Santa Anastasia Kampung Baru, baik kebaktian Minggu maupun perayaan Natal. Namun
solusinya sejak 2017 adalah “MEMINJAMI MOBIL UNTUK IBADAH KE LUAR DAERAH”. Hal ini diulang lagi pada 2019 ini.

Di sini Bupati Dharmasraya plin-plan, bernarasi tidak ada pelarangan, tapi ibadah berjamaah diupayakan pindah lokasi yang jauh. Hal itu bukanlah kesepakatan melainkan putusan sepihak di mana umat Katolik harus menerima, atau tidak melaksanakan ibadah mereka.

B. Kasus di Jorong Sungai Tambang Nagari Kunangan Parik Rantang

Kasusnya kurang lebih mirip, yakni adanya kesepakatan sepihak ninik-mamak, alim ulama, bahkan ormas seperti Tarbiyah dan Muhammadiyah serta oknum-oknum pemerintahan Nagarai setempat bersepakat untuk:

  1. Menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristiani yang dilaksanakan di Kecamata Kamang Baru, baik kebaktian Mingguan maupun Perayaan Natal.
  2. Menyatakan penolakan terhadap jual beli tanah dengan umat Kristiani.
  3. Menyatakan penolakan terhadap pemakaman non Muslim di Kamang Baru. (Dokumen terlampir).

C. Bahwa hal serupa juga terjadi di Nagari Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Ini menyangkut pelepasan tanah untuk lokasi transmigrasi yang poinnya hanya akan
menerima transmigrasi dari Jawa serta yang patuh pada adat Minangkabau (Implisit
harus beragama Islam). Namun permainan kotor oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari unsur pemerintahan, tiba-tiba semua warga transmigrasi dari Jawa tahun 1975-1976 itu ber-KTP Islam.

Ternyata dari rombongan transmigrasi terdapat sedikitnya 19 Kepala Keluarga berasal dari umat Protestan Jemaat GPIB Efrata. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering menjadi faktor penyebab sengketa tempat ibadah bagi kelompok-kelompok non mainstream, terutama denganumat Kristiani.

D. PUSAKA Foundation Padang menyesalkan pernyataan-pernyataan lepas
tangan dan “political gimmick”dari pejabat berwenang, dengan menyatakan adanya
kesepakatan dan telah ada perjanjian seperti disampaikan oleh Menteri Agama RI
maupun dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sikap tidak solutif memberikan
solusi jangka panjang, menyebabkan kasus-kasus serupa akan terus berulang dari
tahun ke tahun.

E. PUSAKA Foundation Padang juga menyesalkan sikap diam dan lepas tangan dari
Gubernur Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat yang
semestinya memberikan pembinaan pada pemda Kabupaten/kota menjadi kewenangannya, dengan kebiasaan buruk mencari kambing hitam menuduh LSM usil dan media tidak imbang dan lainnya.

Pernyataan terserbut disampaikan Sudarto selaku Program Manager PUSAKA Foundation Padang, Minggu (22/12/2019).

Videografer: Dony Leonardo

BACA:  KPK Ciduk Bos Dealer Jaguar yang Suap 4 Pegawai Pajak

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *