Kejati NTT Jangan Tebang Pilih Usut Korupsi

KUPANG, PROJUSTISIANEWS.ID — Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT diminta tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di NTT. Dua proyek mangkrak dan berindikasi korupsi, yakni NTT Fair dan Monumen Pancasila harus diusut tuntas Kejati NTT.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Hugo Rehi Kalembu, dan anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Welem Kale, serta anggota Komisi IV lainnya, Agustinus Bria Seran.

Ketiganya mengatakan bahwa Monumen Pancasila itu dulu sebagian fraksi di DPRD NTT menolak namun dipaksakan dan proyek itu akhirnya mangkrak.

Hugo meminta jaksa tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang mangkrak.

“Gelagat proyek mangkrak itu sudah kelihatan dari beberapa bulan lalu namun pemerintah masih terus memberi kesempatan bagi kontraktor untuk menyelesaikan, padahal tidak selesai juga,” katanya.

Monumen Pancasila mestinya dikerjakan secara baik karena sejak awal proyek ini penuh perdebatan di kalangan Dewan. Proyek ini juga menggunakan dana APBD dan tanah hibah.

“Sebenarnya dari awal itu, ada berita yang baik sebetulnya karena tujuan Monumen Pancasila itu dibangun untuk mengembalikan sikap kegotongroyongan bangsa Indonesia. Maka finalisasi proyek itu seharusnya bagus dan bukan seperti sekarang. Nyatanya menyimpang dari itu semua,” katanya.

Ia menegaskan pembuatan monumen tersebut untuk pelestarian nilai luhur Pancasila. Tetapi praktik pelaksanaannya justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. “Dan ini buruk sekali,” tegasnya.

Welem Kale mengaku menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Jika ke depan ada perlakuan hukum yang dinilai tidak berimbang, maka DPRD NTT akan bersikap.

Secara teknis, proyek tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov NTT karena itu ke depan Dewan akan meminta pertangungjawaban pemerintah dalam sidang perhitungan anggaran sampai sejauh mana hasil dari kedua proyek yang ada. Sebab, dari dulu Draksi Demokrat menolak pembangunan Monumen Pancasila.

Sementara itu, Agustinus Bria Seran secara terpisah mengatakan bahwa untuk proyek mangkrak yang ada sekarang dan sedang dilidik jaksa agar semua pihak yang terlibat harus diperiksa.

“Apalagi zaman sekarang dunia sudah transparan sehingga apa yang tidak terbaca dan tidak terlihat, cepat atau lambat akan terungkap. Pemerintah sudah baik hati memberikan tambahan waktu untu dua proyek itu dan tidak diselesaikan dengan baik maka jalan keluarnya adalah jalur hukum,” pungkas Agus. (victorynews.id)

Keteranga foto:
Inilah kondisi bangunan proyek NTT Fair di Bimoku, Lasiana Kota Kupang. Tampak bangunan senilai Rp 31 miliar ini belum juga rampung meski batas waktu addendem pada Minggu 31 Maret 3019. Foto: Stef Kosat/VN.

BACA:  Dapat Penolakan, Upacara Keagamaan di Bantul Terpaksa Dibubarkan

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *