Kejahatan oleh Legislatif Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Projustisianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (CK), Senin, 2 November 2020. Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020. Pemerintah dalam situs resminya, setneg.go.id, telah mengunggah salinan Undang-undang Cipta Kerja itu yang memuat 1.187 halaman.

Artinya, dengan tindakan ini Presiden tetap menandatangani UU CK tanpa menyisir kembali konsekuensi hukum dari isi pasal-pasal bab sepuluh (10) UU CK itu secara detail. Terkait bab: “Pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional,” jelas ini menjadi klausul, “Kejahatan oleh legislatif.” Penulis menggunakan istilah yang pernah dipergunakan begawan ilmu hukum, Prof. Satjipto Rahardjo, yang dengan tegas menyebut istilah telah terjadi kejahatan oleh legislatif. Kejahatan legislatif adalah keinginan dan tindakan legislatif yang sama dengan eksekutif dan karenanya menodai janji suci untuk mewakili rakyat dalam mencegah kesewenang-wenangan. Malah menjebol konstitusi dan mengobral undang-undang.

Bila menyisir dan menganalisis isi pasal-pasal dalam bab sepuluh, hal itu akan menjadi potensi masalah dalam implementasinya, terutama pada hukum keuangan negara. Malah, dalam pasal-pasal bab sepuluh ini memuat aturan yang mencabut perundang-undangan sebagai dasar penguatan untuk melindungi uang negara dan aset negara. Pada pasal 164 ayat 2 UU CK dan penjelasan pasal 164 ayat 2 termaktub: “Sepanjang diatur dalam undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi lembaga.” (Bisa dilihat pada penjelasan pasal 164 ayat 2 UU CK)

Undang-undang CK membuat ketidakberlakuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan badan usaha milik negara bagi lembaga investasi. Karena UU Cipta Karya telah mengatur khusus segala kegiatan pengelolaan aset dan investasi. Dan peraturan pelaksanaannya, telah mengesampingkan undang-undang keuangan negara. Maka, jelaslah niatnya sudah menunjukkan adanya iktikad kurang baik dalam penerapan good governance.

Peran serta legislatif yang ikut menyetujui dan memasukkan isi pasal-pasal dalam penyusunan undang-undang ini, hal ini telah mengabaikan hukum keuangan negara dan nyata-nyata telah menyimpang dari tujuan negara. Karena tujuan negara selalu berkaitan dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara. Sebab, tanpa keuangan negara berarti tujuan negara tidak dapat terlaksana. Sehingga cita-cita hukum hanya berupa belaka.

Sepanjang mengatur lembaga pengelola investasi, terkandung larangan bagi pemerintah untuk membuat regulasi atau kebijakan bila sewaktu-waktu ada penyimpangan dari undang-undang tersebut terkait dengan keuangan negara. Faktanya sangat jelas, hal itu bisa dilihat dari isi pasal-pasal bab sepuluh, materi pasal-pasalnya sangat jelas mendepak undang-undang keuangan negara. Isi dan bunyi pasal atau klausul, memperlihatkan pembuatan undang-undang dibuat secara serampangan, tidak klik utuh dalam tujuannya dan hal itu pula telah mengesampingkan amanah UUD 1945.

Artinya, jika ini tetap dijalankan maka pemerintah gagal mengamankan keuangan negara sebagai harta kekayaan dan pendapatan negara yang sah secara yuridis. Bila ini terjadi, Presiden atau pun anggota legislatif dianggap tidak melaksanakan sumpah dan janjinya dalam melaksanakan pemerintahan dengan membiarkan dan membuat aturan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena hukum keuangan negara memiliki kedudukan yang sentral terhadap negara dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian apa yang menjadi keresahan akademik penulis sebagaimana telah diuraikan, guna memberikan ruang dialektika yang seimbang, karena kenyataannya masih ada pihak yang pro dan kontra terhadap pengesahan UU CK ini. Maka, selain menanti harapan pengujian secara materil dan formil di Mahkamah Konstitusi, semestinya pemerintahan dapat lebih bersikap bijaksana dan memberikan ruang partisipasi dalam memberlakukan hukum.

Yakni, melalui tahapan proses legislasi dengan mempertimbangkan suara masyarakat yang muncul secara arif. Apalagi berkait dengan hal-hal yang mendasar, karena kedaulatan ada pada rakyat yang diwakilinya. Tanpa mengakomodasi suara rakyat, hukum akan kehilangan keabsahan sosiologis. Dan jika hukum sudah kehilangan keabsahan atau landasan sosiologisnya, justru hukum akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

(Tulisan ini disumbangkan Azmi Syahputra kepada Projustisia News, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta.)

BACA:  4 Unicorn Indonesia Diklaim Singapura, Kepala BKPM Kaget

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *