Kegaduhan Soal PPDB dan POP Membuat Ketua Pengawas Nasional BMPS Angkat Bicara

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Gagasan/ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan POP (Program Organisasi Penggerak) menimbulkan kegaduhan atau polemik di masyarakat. Hal tersebut membuat Pengawas BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), Jerry R. Sirait angkat bicara, Jakarta, Senin (27 Juli 2020). 

“Kami mengharapkan perhatian dan keseriusan Pengurus BMPS Pusat/Nasional menanggapi permasalahan yang timbul akhir-akhir ini terkait dengan pendidikan nasional, baik mengenai PPDB maupun POP,” ujar Sirait kepada Redaksi BatakIndonesia.com.

“Melalui Pengurus BMPS Pusat/Nasional, kami menganjurkan kepada Mendikbud RI agar lebih berhati-hati dan berhikmat merealisasikan gagasan/ide dan program/kegiatannya di bidang pendidikan. Lakukanlah “studi kelayakan” yang matang dan ajaklah para pemangku kepentingan sebelum menukikkan gagasan/ide yang baru. Mohon Bapak Menteri memahami dengan sungguh-sungguh “peta masalah” pendidikan di Indonesia sebelum sesuatunya dilaksanakan dalam tataran praksis di lapangan,” serunya.

Sirait menyampaikan bahwa sesungguhnya tatap muka Pengurus BMPS Pusat/Nasional dengan Pemerintah, baik Kemendikbud RI maupun DPR RI, pada bulan lalu sudah mengisyaratkan beratnya beban yang sementara dihadapi/dipikul oleh Sekolah-sekolah Swasta di Indonesia. Sekolah Swasta tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi pasti berdampak pada maju-mundurnya pendidikan nasional.

“Filosofi dasar dan historitas tujuan kemerdekaan RI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mesti menjadi prinsip utama pembangunan kebudayaan dan pendidikan nasional. Pada sisi yang sama dengan itu amanat UU Sisdiknas terkait dengan Sekolah Swasta mesti menjadi bagian integral dari kebijakan Kemendikbud RI terutama mengenai kewajiban Pemerintah memajukan Sekolah Swasta sebagaimana disebut pada Pasal 55,” pungkas mantan Sekretaris Jenderal BMPS Pusat ini.

“Sangat memprihatinkan kebijakan Pemerintah yang justru mendukung ‘industri pendidikan’ sebagaimana tersiar dalam berita nasional akhir-akhir ini. Sementara terhadap Sekolah-sekolah Swasta/Madrasah/Seminarium yang sudah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka, Pemerintah tampaknya ‘ogah-ogahan‘,” ungkapnya. 

“Jika selama ini BMPS dan Sekolah-sekolah Swasta “sabar menunggu kebaikan Pemerintah” maka waktunyalah sekarang BMPS dan Sekolah-sekolah Swasta menuntut dan merebut keseriusan Pemerintah dengan cara elegan dan smart (cerdas) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945,” tutup Ketua Pengawas Nasional BMPS. (bts)

BACA:  Konsolidasi Organisasi, Pemuda Katolik Jawa Barat Gelar Silaturahmi Ke Keuskupan Bandung

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *