Kasus Korban Hukum Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID ─ PT. PRIMA KENCANA (PT. PK) adalah salah satu contoh kasus korban Hukum Kepailitan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena pasal-pasal karet dari UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 (UUK & PKPU). PT. PK diputuskan Pailit pada Jumat (19/6/2020) di PN Niaga, Jakarta Pusat.

PT. PK mendapatkan izin pemanfaatan dari Barang Milik Negara (BMN), yakni berupa sebidang tanah seluas 16.664 m2 (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Pakai Nomor 427/BENDUNGAN HILIR, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI No. 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10).

Menindaklanjuti pemanfaatan lahan atau tanah milik Negara tersebut, PT. PK dan Menteri Pekerjaan Umum membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT. PRIMA KENCANA, Nomor: 01/Ka.PBMN/PR/III/2011 dan Nomor: 088/PRMK/03/2011 tertanggal 18 Maret 2011 (“Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan”). Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-258/MK.06/2010 tertanggal 16 Agustus 2010. Selain itu untuk merealisasikan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tersebut, antara PT. PRIMA KENCANA dan Kementerian Pekerjaan Umum RI membuat PERJANJIAN PENGIKATAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN No. 01 tertanggal 5 Mei 2014.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan Lahan Kerjasama tersebut, PT. PK pada awalnya berencana akan mendirikan Apartemen bangunan Tower A, Tower B, Tower C, Tower D dan Tower E. Proyek pembangunan tersebut diberi nama pembangunan Gedung T-Plaza.

PT. CATUR BANGUN MANDIRI PERKASA (PT. CBMP) tertarik dengan proyek tersebut dan meminta kepada PT. PK agar bersedia menjual dua tower dari Gedung T-Plaza, yakni Tower A dan Tower D serta juga menawarkan jasanya kepada PT. PK memborong pekerjaan pembangunan proyek Gedung T-Plaza.

PT. PK bersedia menjual Tower A dam Tower D kepada PT. CBMP yang dituangkan dalam Surat Nomor 337/CBMB-SD/TPlaza/IX/2013 tertanggal 20 September 2013, di mana harga pembeliannya sebesar Rp 165.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah).

Setelah disepakatinya penjualan Tower A dan Tower D, ternyata di kemudian hari terjadi perubahan rencana karena Gedung T-Plaza yang semula direncanakan terdiri dari 5 (lima) Tower, pendirian Tower E dibatalkan, sehingga Gedung T-Plaza akhirnya hanya terdiri dari 4 (empat) Tower, yakni Tower A, Tower B, Tower C dan Tower D. Karena perubahan tersebut, kesepakatan jual beli tower kedua belah pihak ikut berubah. Dari Tower A dan Tower D berubah menjadi Tower A dan Tower C sesuai Akta Nomor 15 (Perjanjian Kerja Pemborongan).

Dalam Akta Nomor 15 (Perjanjian Kerja Pemborongan) pada halaman (4 alinea 2) salah satu isinya disepakati bahwa PT. CBMP ditunjuk langsung oleh PT. PK sebagai kontraktor yang akan membangun Apartemen T-Plaza Tower A, Tower B, Tower C, Tower D, serta sejumlah unit kios dan ruko, termasuk fasilitas sebagai sarana pendukungnya.

Biaya Proyek telah disepakati kedua pihak, yaitu menetapkan skema pembayaran. Pembayaran Tunai adalah Biaya Pembangunan Proyek dikurangi Rp165.000.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Milyar) dan dikurangi Biaya Pembangunan Tower A dan Tower C di atas Podium serta 7 (tujuh) unit ruko (belum termasuk PPN 10%).

Kedua pihak menuangkan kesepakatan pembiayaan proyek tersebut dalam Akta Nomor 11 tanggal 02 November 2016 tentang Kesepakatan Bersama atas Pembiayaan Pembangunan Tower A dan Tower C Proyek T Plaza dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn., Notaris di Jakarta (“Kesepakatan Pembiayaan”). Dalam Kesepakatan Pembiayaan tersebut, salah satu isinya mengatur sebagai berikut:

PT. PK telah menunjuk PT. CBMP sebagai “Marketing Coordinating Exclusive” atas penjualan unit-unit apartemen dan ruko yang terdapat pada Tower A dan Tower C, di mana seluruh hasil penjualannya sepenuhnya oleh PT. CBMP disetorkan ke dalam rekening BCA milik PT. PK. Uang di rekening tersebut sepenuhnya disepakati oleh PT PK dan PT. CBMP akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan Tower A dan Tower C dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas sewa masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk melaksanakan pekerjaan membangun Proyek Tower A, Tower B,Tower C, dan Tower D, maka PT. PK mempercayakan kepada PT. CBMP dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 22 Oktober 2015. Biaya membangun sebesar Rp 448.118.655.091.19 dan jangka waktu pekerjaan selama 720 hari (2 tahun) sejak SPK diterima.

Sebagaimana kesepakatan tersebut, PT. CBMP berhak dan berwenang untuk menjual sendiri unit-unit bangunan yang terdapat pada Tower A dan Tower C tersebut kepada konsumen-konsumennya, yang mana dananya akan masuk ke rekening Bank BCA nomor 028-888-888-7 atas nama PT PRIMA KENCANA. Rekening tersebut dikuasai sepenuhnya oleh PT. CBMP melalui tiga orang yang dikuasakan untuk itu. Dana yang berasal dari para konsumennya yang membeli unit di Tower A dan Tower C tersebut harus dipergunakan sepenuhnya oleh PT. CBMP untuk membangun Tower A dan Tower C, tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah direalisasikan oleh PT. CBMP untuk membangun Tower A dan Tower C. Dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Penggunaan rekening atas nama PT. PK tersebut pada dasarnya untuk memudahkan PT. CBMP mengelola dana para konsumen yang membeli unit-unit di Tower A dan Tower C dapat terakomodir. PT. PK dapat membuktikan bahwa PT. CBMP secara nyata-nyata tidak pernah mempergunakan seluruh dana tersebut untuk keperluan pembangunan Tower A dan Tower C sampai dengan selesai. Bahkan seluruh dana yang terdapat dalam rekening tersebut sepenuhnya dipergunakan sendiri secara sepihak oleh PT. CBMP tanpa adanya pemberitahuan ataupun permintaan izin kepada PT. PK, sehingga sudah sepatutnya penggunaan dana yang terdapat dalam rekening tersebut juga mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PT. CBMP dan dalam kondisi apapun tidak dapat dibebankan kepada PT PK.

Akibat kecurangan yang dilakukan PT. CBMP tersebut, kedua perusahaan tersebut dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta oleh dua orang konsumen sebagai pembeli unit di Tower A. BPSK tidak menjatuhkan hukuman dalam bentuk apapun kepada PT. PK karena BPSK menemukan fakta yang sebenarnya, yakni PT. PK bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan yang diajukan oleh para konsumen dari PT. CBMP. Dengan kata lain, pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap para konsumen adalah PT. CBMP.

Mencoba menghindar dari tanggung jawabnya kepada para konsumen, PT. CBMP justru melaporkan Sdr. Teguh Susanto (Direktur PT. PK) atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Hal ini tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/VIII/2018/Bareskrim,tanggal 27 Agustus 2018. Terhadap Laporan polisi tersebut kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan oleh Kepolisian RI sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: SPPP/139/VII/RES/2.1/2019 Dittipikdesus tertanggal 14 Juli 2019.

Selanjutnya, PT. PK telah pula mengajukan gugatan perdata terhadap PT. CBMP di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusannya No.: 724/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tertanggal 22 Januari 2020, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

  1. Menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak tepat waktu dalam menyelesaikan Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Apartemen dan Ruko T-Plaza (Proyek T-Plaza);
  2. Menyatakan Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian Penggugat, yaitu: Sejumlah 115.500.000.000.,- (seratus lima belas milyar lima ratus juta rupiah); dan,
  3. Menghukum Tergugat untuk Membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
    • Sejumlah 115.500.000.000.,- (seratus lima belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
    • Denda keterlambatan pembangunan Proyek T-Plaza sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari total harga yang belum diselesaikan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen), yang nantinya dihitung secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat.

Dengan memperhitungkan nilai prestasi pekerjaan pembangunan “Proyek T-Plaza” – yang berdasarkan Berita Acara Progress Pekerjaan Nomor 19 tanggal 31 Agustus 2017 adalah sejumlah Rp265.757.664.638,- (termasuk PPN), dengan progress pekerjaan 59,305%.

Terkait kedua konsumen sebagai Pemohon PKPU tersebut, PT. PK diajukan sebagai Termohon memiliki utang kepada para Pemohon PKPU sebagaimana P4TB I dan P4TB II sebagai bukti pemesanan unit apartemen T-Plaza dan memasukkan biaya pembelian ke rekening Bank atas nama PT. PRIMA KENCANA. Ketua Majelis Hakim, Desbenneri Sinaga SH., M.H. mengabulkan permohonan para Pemohon PKPU dan Majelis memutus yang intinya, yaitu:

a. PUTUSAN PKPU: Putusan Perkara PKPU & KEPAILITAN No.: PERKARA NO.: 77/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 13 April 2020.

1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh para-Pemohon PKPU;
2) Menyatakan Termohon PKPU Sementara PT. Prima Kencana dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 36 (tiga puluh enam) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan;

b. PUTUSAN PAILIT : Putusan Perkara PKPU & KEPAILITAN No.: PERKARA NO.: 77/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST., Pailit : Diputus tanggal 19 Juni 2020

1) Menolak Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kedua PT. Prima Kencana;
2) Menyatakan PT. Prima Kencana berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Atas amar putusan PN Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT. PRIMA KENCANA mengajukan Surat Permohonan kepada Presiden Joko Widodo, para menteri kabinet, dan para pejabat tinggi negara untuk memohon Perlindungan Hukum yang Seadil-adilnya dalam Putusan Perkara PKPU & KEPAILITAN dalam PERKARA NO.: 77/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 13 April 2020.

Kuasa Hukum PT. PRIMA KENCANA mengajukan permohonan yang isinya adalah:

  1. Memeriksa dan menghukum pihak-pihak yang patut diduga menyalahgunakan jabatannya dan wewenangnya terkait dalam Putusan Perkara PKPU & KEPAILITAN No.: PERKARA NO.: 77/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 13 April 2020.
  2. Memperhatikan putusan-putusan terkait Kepailitan & PKPU yang sedang marak diajukan dan diputus saat ini akibat dari COVID–19, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapat keadilan sebagaimana mestinya.
  3. Memperhatikan dan memperbaiki UUK & PKPU khususnya bunyi Pasal 1 ayat (6), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4), sehingga bunyi dan maksud pasal-pasal tersebut lebih tegas, jelas dan tidak mudah ditafsirkan siapapun secara subyektif.
  4. Menyempurnakan Pasal-Pasal UUK & PKPU, karena beberapa ahli hukum Pailit ada berpendapat bahwa UUK & PKPU No.37 Tahun 2004 merupakan salah satu Hukum Pailit yang terkejam di dunia, karena Purusahaan yang baik (Solven) pun dapat menjadi Pailit.

Demikian permohonan tersebut disampaikan Kuasa Hukum PT. PRIMA KENCANA.

Penulis: Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H.
Editor: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  PP PMKRI Gugat Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 ke MK

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *