Kader PMKRI, Damianus Gerenz Tanggapi Surat Imbauan Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi RI

PP PMKRI Tanggapi Surat Imbauan Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Presidium Hubungan Perguruan Tinggi Pengurus Pusat PMKRI Damianus Gerenz Ohoiwutun (PP PMKRI Periode 2020 – 2022) tanggapi Surat Imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, berikut tanggapannya:

Berdasarkan Konstitusi, menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dalam UUD 1945, Pasal 28 yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Selain itu, Damianus Gerenz menjelaskan, adapun UU Nomor 9 tahun 1998 tentang : Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sejalan dengan: pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Baca juga: PMKRI Bandar Lampung Dukung PKC PMII Lampung Laporkan Oknum Anggota DPRD Provinsi Lampung

Dimana, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Hal ini Kemudiaan sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimana telah mengeluarkan surat bernomor : 1035/E/KM/2020.

Perihal : Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta kerja, Tertanggal 09 Oktober 2020, yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, dengan salah satu isinya adalah menghimbau para mahasiswa/I untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi /unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/I dimasa pandemi ini.

BACA:  Presiden Jokowi: Percayakan Pengungkapan Kasus 21-22 Mei kepada Polri

Terkait dengan surat edaran dimaksud tentu menjadi sebuah bentuk pembungkaman terhadap suara para mahasiswa/i, yang mana telah menjadi tugas dan tanggung jawab Mahasiswa sebagai control sosial terhadap segala bentuk penyelewengan yang ada.

Mengingat suara setiap mahasiswa dan siapapun rakyat Indonesia telah diatur dalam amanat undang-undangan yang ada yaitu UUD 1945,Pasal 28 dan UU nomor 09 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat.

maka dari itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak mengeluarkan surat dimaksud, sehingga perlu untuk ditarik kembali surat himbauan dimaksud. agar tidak membuat kericuhan lagi atas persoalan saat ini. (BTS)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *