Johny Nelson Simanjuntak: Indonesia Darurat Pancasila

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Johny Nelson Simanjuntak (Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PGI dan mantan komisioner Komnas HAM) menyerukan bahwa Indonesia darurat Pancasila. Perkataannya ini sempat mengejutkan para peserta Acara Refleksi Akhir Tahun GAMKI di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/12/2019). Para peserta terkejut karena diskusi ini mengangkat tema: Intoleransi Masih Tinggi: Darurarat Pancasila atau Pembiaran Negara? Tema tersebut menjadi refleksi akhir tahun 2019 yang disorot GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia).

“Ya, kita memang darurat Pancasila akibat makin tingginya tindakan intoleransi di Indonesia. Sudah lama sekali PGI mengusulkan (redaksi: sekitar 10 tahun yang lalu) sudah saatnya dibuat UU Perlindungan Kebebasan Umat Beragama. “Sampai sekarang RUU itu belum disahkan meski sudah lama, tetapi tampaknya hanya jadi permainan isu di konstelasi politik dalam Pemilu. Negara seharusnya aktif dalam hal ini. Apalagi urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Karena itu Presiden bisa memerintahkan Kapolri hingga ke jajaran di bawahnya. Memang urusan membangun tempat ibadah adalah pemerintah daerah. Karena itu, Jokowi tidak dapat menuntaskan kasus Yasmin,” jelasnya.

Dalam acara refleksi tersebut, GAMKI menghadirkan narasumber antara lain: Sudarto dari Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang, Johny Nelson Simanjuntak, Sandra Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Ronald R Tapilatu (DPP GAMKI) dan Gufron Mubruri (Direktur Impersial).

Masing-masing narasumber memaparkan bahwa intoleransi masih tinggi di Indonesia. Bahkan belakangan ini menjelang Natal, publik ramai membicarakan pelarangan perayaan Natal yang terjadi di Jorong Kampung Baru di Nagari Sikabau, Dharmasraya.

“Ini baru salah satu kasus dari 8 kasus yang sama ditangani PUSAKA. Di Sumatera Barat praktik-praktik intoleransi masih kerap terjadi di sana. Sumatera Barat menduduki peringkat kedua dalam hal intoleransi di Indonesia. Aceh memegang peringkat pertamanya,” ujar Sudarto. PUSAKA itu sendiri adalah lembaga yang sering mengadvokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat.

Dalam hal penanganan kasus intoleransi, Sudarto mencatat bahwa Pemerintahan Jokowi tidak lebih baik dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), bahkan kadang-kadang sama dengan Soeharto dalam pengelolaannya. Sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk kasus ini, hanya imbauan. “Pemerintah pusat harus membuat regulasi tata kelola keberagaman yang bisa melindungi semua kelompok agama maupun kepercayaan,” lanjut Sudarto.

Dalam menangani kasus di Sumatera Barat, Sudarto menyarankan agar pemerintah Dharmasraya proaktif menengahi sengketa. “Jadi solusinya bukan meminjamkan mobil lalu pindah beribadah ke tempat lain. Seharusnya kalau rumah ibadahnya belum ada izin, bisa misalnya pinjamkan aula yang tidak dipakai atau mempermudah pengurusan izin rumah ibadah,” terangnya.

Sudarto sempat juga menepis berita hoaks bahwa tidak ada pelarangan perayaan Natal di beberapa kabupaten di Sumatera Barat. “Memang ada larangan tidak memberikan izin untuk merayakan Natal yang dikeluarkan 2017. Larangan itu bukan dari Bupati, tetapi itu datang dari Nagari. Suratnya ditembuskan ke Muspida dan Komnas HAM Perwakilan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada larangan ya nggak benar juga,” tuturnya.

Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Sijunjung. Di sana ada HKBP dengan jumlah jemaat 120 KK, Gereja Katolik 30 KK, dan lainnya memang seharusnya sudah diberikan tempat ibadah. “Meskipun saya Muslim, saya turut membantu mengusahakan dan mendukung tempat ibadah buat saudara-saudari saya yang Kristiani. Setiap tahun ada larangan di mana setiap tahun umat Kristen mengajukan izin, tetapi tidak dipenuhi,” jelasnya.

Menyambung apa yang disampaikan Sudarto, Sandra Moniaga menyatakan bahwa info yang diperoleh Komnas HAM bahwa larangan itu datang dari Negari. Konteksnya apakah bagian negara? Tidak karena mereka bagian masyarakat. Apalah mereka bisa bertindak semena-mena? Tidak juga, karena tidak ada hak mereka untuk melarang masyarakat menjalankan praktek agama.

“Terlepas dari larangan Nagari itu, yang terpenting negara harus memberikan hak apalagi mereka sudah lama mengajukannya. Jadi harus ada perlindungan dari negara,” ujarnya.

Persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, tetapi juga di bebeeapa daerah lain seperti di Aceh Singkil. Meski demikian, kata Sandra, ada kabar baiknya bahwa Pemda Bogor kemarin membentuk tim 7 untuk menuntaskan masalah Gereja Yasmin, Bogor.

“Terkait intoleransi memang ada daerah-daerah yang memang terlihat kaku, seperi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, dan Madura (kasus Syiah). Di sisi lain, ada daerah cukup akomodatif bisa menyelesaikannya. Apakah ini darurat Pancasila? “Saya lebih setuju darurat konstitusi atau hukum karena lebih relevan. Ini krisis konstitusi atau hukum,” tegasnya.

Sementara Ronald R Tapilatu dari DPP GAMKI menyampaikan refleksinya dalam bentuk pertanyaan. Mengapa peristiwa intoleransi ini terus berulang? Apakah negara ini penuh kedamaian? Apakah selama ini perdamaian semu saja seperti kerikil dalam sepatu?

“Minoritas itu bukan hanya umat Kristen. Di beberapa daerah bisa sebaliknya. Karena itu, tugas bersama kita dan terutama pemerintah,” cetusnya.

Gufron Mabruri dari Imparsial mengatakan bahwa bicara kebebasan beragama di Indonesia, seperti kasus di Sumatera Barat ini sebenarnya merefleksikan situasi umum kebebasan beragama di Indonesia.

Dalam perspektif politik, sebenarnya Indonesia dihadapkan kepada relasi kuasa mayoritas versus minoritas. Kelompok kedua (minoritas) haknya sering dimarginalkan. Ada tiga terkait terjadinya tantangan kebebasan beragama, antara lain:

Pertama, Perundang-undangan sudah lengkap, tetapi ada disharmoni. UUD sudah mengatur HAM satu Bab tersendiri yang menjamin kebebasan beragama. Sayang masih ada disharmoni peraturan di bawahnya yang kerap bertentangan. Misalnya, peraturan bersama menteri dan lainnya.

Kedua, problem terkait atraksi beragama yang cenderung bisa membatasi kebebasan pihak beragama.

Ketiga, problem ketertiban dan stablitas politik. Yang penting tidak ada demo dan stuasi aman, tetapi ada di situ pelarangan kebebasan beribadah yang melanggar HAM.

Sahat Martin Sinurat selaku Sekretaris Umum GAMKI turut menyampaikan sambutannya bahwa Diskusi Refleksi Akhir Tahun GAMKI ini diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi kondisi intoleransi sepanjang Tahun 2019 di Indonesia.

Riak-riak peristiwa intoleransi tidaklah banyak. Malah jauh lebih banyak toleransi terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Cuma memang sayang, riak-riak intoleransi yang sedikit itu telah merusak toleransi yang banyak hidup di masyarakat kita. Layak pepatah mengatakan, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. “Ini menjadi perhatian pemerintah dan kita bersama,” tandas Sahat.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  IPC Periksa Mata 5.000 Anak Secara Gratis

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *