Jika Air Bersih Mati di Batam, Nuryanto Akan Aksi

“Jangan karena ketidak profesionalan pemimpin dalam mengambil kebijakan, masyarakat Kota Batam yang menjadi korban,” kata Nuryanto.

Projustisianews, Batam – Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam, menyampaikan akan melakukan aksi bila penyaluran air bersih kepada masyarakat Batam sampai terganggu. Karena keperluan air bersih adalah kebutuhan pokok dasar manusia. Sebagai representatif masyarakat, ia tidak akan tinggal diam, ketika pendistribusian air bersih terganggu. Hal itu dikatakan Nuryanto, setelah mendengarkan keterangan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Adhya Tirta Batam (ATB), beberapa waktu lalu di kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau.

Nuryanto tidak menafikan potensi persoalan yang akan terjadi, pasca konsesi antara BP Batam dan PT ATB berakhir. Ia berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikannya dengan baik. Katanya: “Kalau dua-duanya punya asumsi, punya pandangan yang berbeda, terus munculnya ego, terus kuat-kuatan pasti tidak bakal ketemu.” Karena itu, ia menyarankan BP Batam dan PT ATB kembali kepada rujukan perjanjian konsesi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berbeda tidaknya pandangan kedua belah pihak dalam menyikapi isi perjanjian konsesi, DPRD Kota Batam melihat sesuatu yang tidak pas antara BP Batam dan PT ATB, kata Nuryanto. “Kami minta semua itu dilaksanakan dengan musyawarah, pengadaannya dengan cara yang baik,” katanya. Namun bila hal itu tidak bisa dilakukan, ia menyilakan kedua belah pihak mengambil upaya hukum.

Dengan catatan, DPRD Kota Batam meminta jaminan dari kedua belah pihak. Kepada ATB, Nuryanto meminta ATB tetap memberikan jaminan dan kepastian pelayanan yang baik kepada masyarakat agar mendapatkan air bersih sampai pada masa konsesi berakhir, 14 November nanti. Sementara itu, kepada BP Batam, DRPD meminta jaminan kepastian pelayanan air bersih berjalan dengan baik dan tidak terganggu setelah masa konsesi berakhir. Pasalnya, ketika masyarakat mengeluhkan air bersih, DPRD tidak bisa hanya sebagai penonton. “Kalau masyarakat tidak mendapat air. Saya akan aksi dan turun,” katanya.

BACA:  PEMUDA KATOLIK JABAR GELAR WEBINAR, 18.966 PEKERJA DI PHK SELAMA PANDEMI

Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, Nuryanto menelaah ada pendekatan-pendekatan secara kekuasaan dalam mengambil kebijakan pengelolaan air saat ini. “Kembalilah semua sesuai perjanjian awal konsesi,” katanya. Ia tidak mengingini, warga menjadi korban karena kearogansian akibat pendekatan kekuasaan itu, 30 September 2020. BP Batam memunculkan kekuasaannya dengan mengatasnamakan negara, di sisi lain, PT ATB sebagai mitra dan merasa punya hak juga akan tetap melakukan perlawanan. Jangan karena ketidak profesionalan pemimpin dalam mengambil kebijakan, masyarakat Kota Batam yang menjadi korban, kata Nuryanto.

“Karena persoalan hasil pengadaan konsesi, ketidak profesionalan kepemimpinan kita atau ketidakbijakan para pemimpin kita, sehingga tidak mampu menyelesaikan pengadaan konsesi dengan baik,” kata Nuryanto. Jika hal itu terjadi, ia memastikan akan melakukan aksi, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Pasalnya, undang-undang nomor 17 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015, juga mengatur peran pemerintah daerah di dalam pengolahan air. (Nila)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *