Jefri Simanjuntak: Untuk Menjadikan HPL, Inilah Mafianya Mereka

Prosjustisianews, Batam – “Tak mungkin tak sadar. Kasihan masyarakat,” kata Jefri Simanjuntak kepada Projustisia News, 14 Oktober 2020, tatkala ditanya antara desakan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 dengan tuntutan masyarakat yang tinggal di kampung tua. Alasan Jefri mengatakan itu, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelolaan (BP) Batam tak mungkin tak sadar karena hal itu menyangkut kehidupan masyarakat. Sikap Pemko Batam dan BP Batam terhadap penyelesaian kampung tua menjadi keharusan untuk mengesahkan RTRW 2020-2040.

Menurut Jefri, pembangunan Kota Batam, tak bisa dilepaskan dari RTRW Kota. Untuk mencapai pertumbuhan yang efisien dan teratur dari suatu kota, harus dengan perencanaan penuh; bukan tanpa perencanaan. “Karena ke depan, bagaimana pembangunan kota Batam, berakarnya dari tata ruang wilayah ini,” kata Jefri. Ia tak menampik kehadiran BP Batam dan Pemko Batam, meskipun hanya diwakilkan. Memang, pada Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2007, tentang hal mewakili, kata Jefri, salah satunya adalah pejabat eselon II atau sejabat dengan kepala dinas organisasi perangkat daerah (OPD). Yang menjadi pertanyaan bagi DPRD Kota Batam, apakah pejabat eselon II yang mewakili itu bisa mengambil keputusan untuk permasalahan kampung tua.

DPRD Kota Batam meminta kepada BP Batam dan Pemko Batam, agar membawa surat penyelesaian terkait masalah kampung tua dalam Ranperda lanjutan. (Foto: Nilawaty Manalu)

Di dalam pelaksanaan pembahasan, Jefri mengharapkan BP Batam dan Pemko Batam memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya, demi masa depan masyarakat kampung tua. Karena bila tidak, pencapaian akan RTRW 2020-2040 tidak akan mencapai target sesuai yang diinginkan. Padahal masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum akan tempat tinggal mereka. Setidaknya, kata Jefri, ketika Pemko Batam dan BP Batam mengutus perwakilan, perwakilan itu membawa surat dari wali kota Batam, dan kepala BP Batam, sebagai pegangan untuk DPRD Kota Batam, bahwa perwakilan itu dapat mengambil keputusan terkait apa yang dibahas di Ranperda.

Kepada Projustisia News, Jefri mengatakan ia telah meminta surat penyelesaian dari BP Batam. Dimintanya surat penyelesaian itu, karena kampung tua masuk dalam pola ruang RTRW 2020-2040. Di dalam pola ruang itu, 37 titik kampung tua adalah pemukiman dan perumahan. “Tidak boleh industri, tidak boleh jasa, dan tidak boleh pariwisata,” kata Jefri. Namun, kenyataan di lapangan, kampung-kampung tua itu bermasalah. Ke-37 kampung tua itu, ada yang masuk ke kawasan hutan lindung, kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Selain itu, ada juga kampung tua yang sudah di-PL-kan (pengelolaan lahan). Katanya, sebanyak 170 PL yang telah dimiliki oleh pihak ketiga.

Tatkala BP Batam menyampaikan bahwa persoalan kampung tua sudah diselesaikan, DPRD Kota Batam tidak mau hanya mendengar secara lisan. “Kita mau tertulis. Sudah sampai di mana penyelesaiannya. Kita akan memastikan, betul-tidak sesuai dengan yang tertulis dan kenyataan di lapangan,” kata Jefri. Melihat dari luasan kampung tua yang harus diselesaikan, yakni sebanyak 360 hektar, DPRD tidak mau mengesahkan Ranperda dengan meninggalkan masalah.

Katanya, wali kota Batam sudah menjawab surat DPRD melalui sekretaris daerah (Sekda). Sekilas isi surat wali kota Batam itu dibacakan Jefri, yang tujuannya untuk percepatan penetapan RTRW 2020-2040. Terkait kampung tua, wali kota menyampaikan bahwa pada tahun 2019 beberapa kampung tua sudah mendapat surat keputusan (SK) pengesahan. “Untuk kampung tua, penyelesaiannya di BP Batam. Ini surat Sekda-nya,” kata Jefri sembari menunjukkan surat tersebut kepada Projustisia News. Perihal alokasi PL di kampung tua, wali kota mengatakan akan menyelesaikannya sembari mengikutkan data terlampir dalam surat itu.

Berdasarkan data terlampir itu, DPRD pun meminta kepada BP Batam, mekanisme yang telah dilakukan untuk penyelesaian kampung tua yang di-PL-kan dan masuk dalam HPL BP Batam itu. Nantinya, jawaban BP Batam akan menjadi bagian dalam RTRW. Tetapi sampai sekarang, kata Jefri, jawaban itu belum diberikan oleh BP Batam. Jefri mengatakan: “Harus ada pegangan kami bagian yang tidak terpisahkan dari Ranperda ini.”

Mengenai tujuh titik yang sudah disahkan, Jefri mengatakan itu clear and clean. Posisi ke-7 titik itu memang tidak ada bermasalah. Bukan dikeluarkan dari HPL BP Batam, dan posisinya tidak berada dalam kawasan hutan lindung. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, memang Pulau Batam adalah HPL BP Batam. Namun, seiring berjalannya proses, untuk menjadikan HPL, Kementerian Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977, juga mengatur kewajiban BP Batam untuk mengambil langkah dan persyaratan saat mengajukan HPL. Ternyata BP Batam tidak melakukan secara keseluruhan. Kata Jefri: “Dia, parsial-parsial (sebagian). Inilah mafianya mereka.”

(Nilawaty Manalu) 

BACA:  Tokoh Agama Afganistan Belajar Pancasila

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *