Jangan Anarkis, Masih Ada Harapan Batalkan UU Cipta Karya di Mahkamah Konstitusi

Projustisianews, Batam – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Kepulauan Riau, Dhenis Depari dan Gerakan Muda Bersatu Nasional (Garda Bernas) Kepri, mendukung setiap aksi protes yang dikemukakan secara massal pascaterbitnya suatu kebijakan. Demikian juga dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Karya yang menuai kecaman dari sejumlah karyawan dan organisasi buruh di Indonesia. Dhenis Depari mengatakan: “Saya mendukung aksi kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Hal tersebut dilindungi oleh konstitusi.”

Secara demokrasi, kritik itu bisa dipahami dan sangat diperlukan untuk mendorong satu kebijakan. Namun, hal itu kata Dhenis, harus disampaikan dengan tepat. Ia tidak menampik, ketika setiap orang yang merasa dirinya tidak nyaman dengan satu kebijakan akan menimbulkan sikap protes. Hanya saja, jika melakukan aksi, jangan membawa cara sendiri apalagi sampai merugikan masyarakat.

“Lakukan dialog kepada pihak-pihak yang dituju, secara tegas tetapi dengan cara-cara yang baik,” kata Dhenis. Cara baik itu, misalnya penyampaian akibat yang akan dirasakan para karyawan ketika Omnibus Law UU Cipta Karya disahkan, baik melalui surat tertulis maupun secara lisan. Perbuatan menyampaikan itu, juga bisa dilakukan dalam bentuk video. “Rekam berupa foto maupun video. Jadikan dokumentasi, bukti bahwa target gerakan telah dilaksanakan,” kata Dhenis.

Aksi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Karya, masih bisa dilakukan dengan uji meteri di Mahkamah Konstitusi. (Foto: dok_int)

Dhenis menolak aksi protes yang dilakukan dengan cara merusak. Lebih-lebih sampai merusak fasilitas umum, yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat sendiri. Ia tidak membukankan semua fasilitas umum dan ruang publik dibiayai rakyat, tetapi jika sampai merusak sebagai wujud penolakan terhadap UU Cipta Karya: “Faedahnya apa. Simbol apa yang dipertontonkan?”

Menurutnya, aksi penolakan UU Cipta Karya dengan cara membakar halte dan menghancurkan ruang publik tidak ada hubungannya dengan sasaran yang akan dicapai pengunjuk rasa untuk ditetapkan. Kata Dhenis: “Jangan terpancing yang tidak ada hubungannya dengan tujuan.” Walau UU Cipta Karya telah disahkan, Dhenis mengatakan, tetap masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh class action (gugatan kelompok), yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau yang dikenal dengan Perppu.

Atas rasa ketidakadilan didukung beberapa hal keresahan rakyat yang telah diterima, secara terbuka pimpinan daerah telah menyampaikan surat kepada Presiden RI, untuk mendesak mengeluarkan Perppu. Tak hanya itu, upaya hukum lainnya seperti Judicial Review, masih ada. “Silahkan lakukan uji materi secara yuridis. Tentunya setelah dicatat di lembaran negara, karena kalau belum punya nomor UU, pasti ditolak,” kata Dhenis.

Oleh karena itu, Dhenis mengatakan, masing-masing pihak sudah bisa memulai persiapan untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi melalui interpretasi (pandangan teoretis) konstitusi. “Saya dengar, organisasi Nahdlatul Ulama sedang preparing [mempersiapkan] uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke MK,” katanya. Ia mengimbau semua pihak untuk bergandengan dengan elemen masyarakat, secara benar dan terhormat untuk membatalkan pasal-pasal yang tidak berdasar rasa keadilan. Sekali lagi, jangan mudah terpancing dan terprovokasi, kata Dhenis.

Hal senada juga disampaikan Erwin, Bendahara DPW Garda Bernas Kepri. Selain jangan terpengaruh untuk melakukan perbuatan negatif, misalnya perusakan, Erwin juga mengingatkan agar tidak terpancing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis. Karena hal itu dapat mengganggu kondusif, keamanan, dan perekonomian di wilayah Kepri.

Menanggapi isu demonstrasi yang meluas dan mengarah anarkis di beberapa daerah, Erwin, sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat masih ada upaya hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi. “Sah-sah saja kita menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi kita harus tetap memperhatikan norma-norma dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan anarkis dalam penyampaian pendapat,” kata Erwin.

(Nila)

 

BACA:  Jumaga Nadeak: Generasi Muda Tetap Tumpuan Bangsa

;

 

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *