Izin Berinvestasi di Dalam Kawasan Taman Nasional Komodo Dinilai Irasional

Projustisianews, Jakarta – Pemerintah telah memberikan izin pembangunan resor kepada investor untuk kurun waktu 20-50 tahun. Namanya, Jurassic Park dengan konsep sarana kepariwisataan modern. Pemerintah memberikan izin pembangunan resort itu di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Rencananya di dalam kawasan itu akan dibangun hotel dengan berbagai fasilitasnya.

Keputusan pemerintah untuk memberi kebijakan tersebut, dinilai sudah irasional. Selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga menjadi bumerang terhadap kepariwisataan Indonesia. Hal ini juga tidak sejalan dengan kesepakatan internasional dan pemerintah yang dituangkan dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Pasalnya, konservasi sumber daya alam dan ekosistem adalah tanggung jawab semua pihak dan menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi tanpa terkecuali yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.

Selain itu, fokus utama CITES adalah memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar dari berbagai macam bentuk, dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih bila tindakan itu nyata-nyata membahayakan satwa liar dan menghambat kelestarian dan keberlanjutan spesies tumbuhan.

Komodo dengan keunikannya yang melekat, pun memerlukan alam liarnya. Tetapi bukan dengan cara kelestarian dibetonisasi dan mengaspal. Hal ini sama artinya komodo ‘diburu’ di wilayah kedaulatan komodo itu sendiri, atas nama investasi. Perbuatan dan tindakan ini dapat dipidana. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang mengizinkan ini semestinya dikenakan sanksi dan dapat digugat secara hukum nasional maupun sanksi dari masyarakat internasional, karena Indonesia termasuk salah satu anggota perjanjian CITES.

Jika pemerintah mengatasnamakan investasi. Investasi yang mana yang dimaksud? Karena semestinya konsep sederhana dari investasi adalah suatu hal yang baik untuk di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Namun, kalau caranya dengan tidak menjaga konservasi, malah akan merusak dan mengganggu keseimbangan alam komodo dengan cara betonisasi dan mengaspal di wilayah taman nasional. Maka perlahan akan punahlah hewan dunia yang kini satu-satunya ada di alam Indonesia.

Ini adalah tindakan yang tidak tepat. Para pejabat pengambil keputusan tidak boleh mengartikannya sebagai suatu kebijakan karena ada anggaran pembangunan. Hingga konotasinya anggaran harus terserap dengan cara membangun sesuatu yang kasat mata, lebih monumental, dan lebih tepat dalam gagasannya. Sampai-sampai kedaulatan ekosistem komodo pun tergeser demi atas nama investasi. Ini pemikiran yang keliru dan langkah yang kurang tepat.

Lantas, apakah dengan kebijakan atas nama investasi yang seperti ini yang membuat Indonesia akan lebih baik di kemudian hari? Yang ada, bila ini tidak dicegah malah sebaliknya. Kita dan generasi yang akan datang pasti akan terkena imbasnya akibat keseimbangan alam, khususnya kedaulatan ekosistem komodo yang telah nyata terganggu.

Azmi Syahputra.
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

BACA:  Kapolri Minta Masyarakat Rekam Polisi yang Menyimpang

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *