Hasto: Pembakar Bendera PDIP Akan Diproses Hukum

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan: “Pembakar bendera PDIP akan diproses hukum. PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai. PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ada pihak yang sengaja memancing di air keruh. Aksi provokasi tersebut, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi.” Demikian release yang dikeluarkan partai besar tersebut pada Kamis (25/6/2020) di Jakarta.

Hasto juga mengingatkan bahwa kita saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. Seluruh kekuatan Partai bergambar Kepala Banteng ini turun tangan membantu rakyat dalam mengatasi Covid-19 ini. “Presiden, Wapres dan seluruh jajaran Kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 Anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 Anggota DPRD Provinsi, 3232 Anggota DPRD Kab/Kota dan 237 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan Rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” tandas Hasto.

Mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” pungkas Hasto yang terpilih kembali kali kedua sebagai Sekjen PDIP.

Menyoal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Hasto menerangkan bahwa sikap PDI Perjuangan sejak awal tegas. PDIP mendengarkan aspirasi rakyat dan terus mengedepankan dialog. “RUU  selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” lanjut Hasto.

Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. “Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tutup Hasto.

BACA:  Pemerintah Akan Blokir NIK yang Daftar Nomor HP Pakai Data Orang Lain

Sumber: Humas PDIP

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *