Harga Rapid Test Tidak Logis, Kebijakan Kemenkes Harus Dievaluasi

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Kebijakan dan harga rapid test dalam surat edaran Menkes Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tanggal 6 Juli 2020 itu membantu masyarakat atau cari untung?

Misi kebijakan semestinya jadi sarana guna memenuhi kebutuhan masyarakat, demi kemanusiaan dan upaya kesehatan bagi masyarakat. Kenyataannya, ini sudah lari dari tujuan karena ternyata sudah tidak relevan fungsinya. Kini rapid test jadi syarat administratif, kepentingan pragmatis ditambah lagi dengan disparitas harga tersebut. Sebenarnya harga alatnya untuk satuannya per stripnya cuma berkisar 3 ribu sampai 5 ribuan rupiah dapat dibeli secara eceran lagi.

Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kebijakan Kemenkes yang kurang efektif ini ditambah penetapan harga tersebut yang semata hanya untuk meraih untung besar dan seolah ada “pihak yang bermain” dalam siklus finansial “terutama bagi pengusaha rapid test ini dijadikan ajang komersialisasi.

Ini sudah tidak logis. Pemeritah lalai mengawasi. Kebijakan ini jelas tidak efektif, tidak menyelesaikan masalah, malah hanya kesannya cuma rebutan bisnis melalui kebijakan harga yang ditetapkan Menkes bukan untuk membantu masyarakat. Ini jadi membingungkan masyarakat dan jadi ajang untuk memanfaatkan kesempatan. Dalam situasi begini banyak rumah sakit atau warga masyatakat dengan jumlah besar butuh rapid test. Sekarang fungsinya jadi sarana administrasi dan di lain sisi banyak pengusaha pelayanan kesehatan yang ambil momen ini untuk menetapkan sendiri harga rapid test yang bervariasi. Padahal fungsi ini tidak efektif, hanya untuk cari bisnis Jika saja harga bisa lebih diefisienkan, maka budget ini dapat dialihkan oleh pemerintah atau warga untuk dana yang lain termasuk kebutuhan yang lebih tepat. Saat ini negara butuh dorongan ekonomi bergerak. Kenyataan yang terjadi saat ini masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk test rapid yang sifatnya sementara dan kurang maksimal fungsinya tersebut.

Bahkan anehnya kini di beberapa stasiun dibuat test rapid. Jangan sampai pula di area BUMN ikut pula dalam permainan keruk untung, karena harga di area ruang BUMN termasuk mahal biaya test rapid. Segera pemerintah melalui Kemenkes harus mencabut kebijakannya atas penetapan harga test rapid covid tersebut yang sudah kurang relevan kemanfaatannya dan ambil langkah terobosan yang nyata dan lebih dirasakan manfaatnya.

Penulis: Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

BACA:  Di Tanah Hindu Banyuwangi Itu, Arabisasi Dipaksakan Tumbuh

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *