Habis Masa Kontrak, Dermaga Teluk Batang Terbengkalai

TELUK BATANG, PROJUSTISIANEWS.ID — Proyek pemeliharaan dermaga Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat senilai, 2.4 Milyar tidak berhasil diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Pemborong proyek itu, CV.Transforma Jaya Kontruksi didenda Dinas Perhubungan Kayong Utara.

Menurut salah satu orang yang ditunjuk perusahaan guna melaksanakan proyek rehab dermaga itu, Syaiful Hartadin membenarkan bahwa pihaknya bekerja dalam masa denda.

”Diperpanjang, dan didenda, ” ujar Syaiful Hartadin singkat.

Sebagaimana progres pekerjaan itu, kontraktor masih mengerjakan proyek, namun diduga pula berdasarkan sumber dari salah satu pekerja menyebutkan bahwa ada dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Kejanggalan itu diutarakanya, diantaranya mengenai ukuran material besi yang diperkirakannya sangat jauh dibawah standar proyek dermaga, sebab katanya, ukuran besi yang digunakan lebih kecil dari ukuran yang seharusnya sehingga bakal mempengaruhi dari segi ketahanan dermaga itu.

Berdasar data dari laman www.LPJK.net, bahwa disinyalir perusahaan itu hanya dipakai oleh oknum tertentu, sebab, dalam dokumen kepemilikan perusahaan itu tidak terdapat nama orang yang mengerjakan proyek itu.

Sebagaimana informasi yang beredar di kalangan warga sekitar pelabuhan teluk batang yang menyebutkan nama SH sebagai pemilik proyek itu, sehingga patut ditenggarai bahwa ada kongkalikong antara pemilik perusahaan sebenarnya dengan pelaksana pekerjaan dilapangan, kemungkinan pemilik perusahaan tersebut tidak pernah terjun ke lokasi pekerjaan sehingga proyek itu terbengkalai.

Sumber di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara menjelaskan jika proyek-proyek pemerintah tidak selesai, maka pihaknya meminta agar SKPD wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan fisik maupun keuangan. Laporan dimaksud sebagai acuan pengesahan Dokumen Pengesahan Anggaran Lanjutan  (DPAL) dan menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.

“Yang belum selesai tetapi putus kontrak bearti dibayarkan sesuai progress, volume pekerjaan dilapangan, apabila terdapat kegiatan yang tidak selesai ditahun ini dapat dilanjutkan ditahun anggaran berikutnya dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pasal 138, ” ungkapnya.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saharudin tidak memberikan jawaban ketika Japos.co mengkonfirmasi.

“Maaf posisi saya dinas luar,hubungi kasi prasarana, ” singkatnya. (japos.co)

BACA:  Gereja Paroki Santo Joseph Melawan: Bupati Karimun Tak Berdaya!

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *