Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas

Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas

Projustisianews – Alumnus Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Republik Indonesia (SKPP RI) Angkatan III Gelombang 2 menggelar Webinar bertajuk “Urgensi Politik Anti Korupsi dan Anti Oligarki untuk Membangun Generasi Bangsa yang Berintegritas”, Jumat, (12/02/2020).

Tema tersebut dilatarbelakangi dalam mendorong generasi bangsa yang berintegritas sebagai upaya memperluas dukungan publik agar lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif menuju pembangunan yang lebih progresif. Serta merupakan follow up kegiatan kaderisasi SKPP RI yang dilakukan Bawaslu RI pada tahun 2020 lalu.

Koordinator Webinar Guslan Batalipu, mengatakan kegiatan ini murni dilakukan tanpa mencari benefit dan didorong oleh partisipasi seluruh kader yang dipersiapkan selama dua minggu.

Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas 3
Koordinator Webinar Guslan Batalipu

“Ucapan terima kasih kepada Narsum, peserta dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Kegiatan kami lakukan sebagai bentuk partisipasi kader dan tanpa mencari, menerima atau memungut biaya apapun” kata Guslan yang juga Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Gorontalo.

Anti Korupsi dan Anti Oligarki

Diskusi yang moderatori oleh Sari Wulan, S.P ini menghadiri dua narasumber ahli dibidangnya diantaranya yaitu Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dan Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK RI Efi Miftah Fadli, M.Pd.

Baca juga: Bawaslu Kukar Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Generasi Muda Milenial Ikut Awasi Pemilu

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo memaparkan “Budaya korupsi bukan hanya urusan (hilangkan Uang) negara dan terminologi sempit masalah ekonomistik, politik, hukum saja. Melainkan pembusukan hidup Bersama” katanya.

Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas 4
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Politik anti korupsi sendiri, lanjut Ari, bukan hanya tugas dari KPK saja melainkan kerja sama antar Lembaga dan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi di negara ini.

BACA:  DPK GEPENTA Tobasa, Humbahas, dan Taput Sepakat Cegah Narkoba, Tawuran, dan Anarkisme

Disisi lain, Baginya oligarki sendiri bentuk pemerintahan di mana kekuasaan di pegang oleh sekelompok kecil dan di jalankan untuk kepentingan mereka sendiri, biasanya merugikan masyarakat umum.

“Arah oligarki kedepannya pentingnya negarawan dan budayawan dalam mengawal konstitusi kita kedepan lebih khususnya pada sistem demokrasi kedepannya yang tentunya harus di kawal dengan baik demi terciptanya sistem demokrasi yang berintegritas” tutupnya.

Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK RI Efi Miftah Faridli, M.Pd. menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa di antara kejahatan terorisme dan narkoba.

“Bagi saya kejahatan luar biasa adalah korupsi kenapa? narkoba tidak akan masuk ke Indonesia tanpa suap. Dalam sistem demokrasi di Indonesia sendiri misalnya dalam sistem perpolitikan kita sering dengar yang namanya serangan fajar tentunya ini merugikan negara” papar Efi.

Baca juga: Gerakan Putih Abu-Abu: Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Halut

Korupsi dilakukan karena adanya kekuasaan atau kewenangan, lanjut Efi, sehingga terjadi suap, gratifikasi dan sebagainya, “Dulu dari penjara jadi berakhir jadi pejabat sekarang dari pejabat berakhir di penjara” ucapnya.

Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas 2
Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK RI Efi Miftah Faridli, M.Pd.

“Integritas sendiri di mulai dari diri kita sendiri, maksudnya adalah pantang terlibat korupsi baik sebagai pelaku. Integritas sendiri tercipta karena adanya kesadaran baik secara rohani maupun moral kita. Kalau perilaku kita baik melahirkan perbuatan yang baik pula” papar Efi.

Imlementasi Etika Politik Berintegritas sendiri sudah di atur dalam ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bahwa etika politik dan pemerintahan yang di maksud adalah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis.

BACA:  Penerima Transplantasi Kornea Babi Pertama di Dunia Dapat Melihat

Demokratis yang dimaksud bercirikan keterbukaan  rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan menerima pendapat yang lebih benar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Pada akhir webinar ini ditutup dengan pemberian Piagam Penghargaan kepada Narasumber dan hadiri 70 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. [BTS]

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *