Empat Perusahaan Terpanggil Karena Menahan Ijazah

Projustisianews, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, akhirnya memanggil empat perusahaan karena menahan ijazah beberapa karyawan. Pemanggilan ini terjadi, setelah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN), Bersatu Demi Keadilan, melayangkan surat pengaduan dan permohonan hearing ke komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan.

PT Racer Technology Batam, terpanggil karena telah menahan ijazah Epi Elpirosa, mantan pekerja di perusahaan itu. Kuasa hukum Epi, Religius Sarumaha, mengatakan sejak Epi hamil, kliennya mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak perusahaan. Akibat kehamilan, Epi dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri dengan alasan tidak mematuhi peraturan perusahaan. Meskipun Epi sudah tidak bekerja lagi, tetapi pihak perusahaan masih menahan ijazahnya dengan alasan karena masih ada sisa waktu perjanjian kontrak dengan perusahaan yang mempekerjakannya.

Sebelumnya, Epi bekerja di perusahaan itu sejak tahun 2018. Kontrak pertama dari bulan Desember 2018-Desember 2019. Kemudian, perusahaan memperpanjang masa kontraknya satu tahun lagi hingga Desember 2020. Tetapi pada 11 Mei 2020, Epi tidak masuk kerja karena hamil, setelah ia melaporkan kehamilannya. Tetapi esok harinya, Epi justru disuruh untuk membuat pengunduran diri dengan alasan tidak mematuhi peraturan.

 

Suasana dengar pendapat di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, antara kuasa hukum dengan perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah. (Foto: Nilawaty Manalu)

PT Yafindo Mitra Permata, menahan ijazah mantan karyawannya, Famamaha Dakhi. Ijazah karyawan tersebut ditahan, setelah memecat Famamaha terlebih dulu. Selain ijazah itu, Famamaha juga tidak mendapatkan hak normatifnya sebagai karyawan, dengan alasan ia dituduh melakukan pencurian. Menurut Religius, Famamaha tidak terbukti mencuri dan hasil kepolisian, laporan ditolak. Kasus dugaan pencurian ini juga telah diproses melalui bipartit di perusahaan dan proses tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan pihak HRD perusahaan telah menyampaikan bahwa Famamaha tidak terbukti melakukan pencurian.

Sementara itu, PT Harapan Citra Jaya diadukan karena ijazah salah seorang mantan karyawannya dinyatakan tidak diketahui. Alfonus meminta ijazahnya setelah dia mengundurkan diri dari perusahaan itu, karena tidak ada kontrak kerja antara ia dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Akan tetapi, ketika ia meminta ijazahnya, Dede, sebagai trainer di perusahaan itu mengatakan bahwa ijazahnya tidak diketahui.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh tiga mantan karyawan lainnya, yakni Sabas Sihotang, Sorani Zebua, dan Martinus Bu’ulolo. Mereka bekerja di PT Tri Cahaya Abadi Batam. Masa kontrak kerja mereka memang telah habis, tetapi ketika mereka meminta ijazahnya dikembalikan, pihak perusahaan mengatakan bahwa ijazah tersebut telah tercecer dan tidak diketahui keberadaannya Kendati demikian, pihak perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab atas hilangnya ijazah mereka.

Kepada Komisi I, Adrien, Ketua YLBHN Kepri mengatakan, penahanan ijazah yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Batam, menjadi isu yang menarik dengan benang merah yang tidak ada nilai ekonomisnya. “Alasan yuridis perusahaan tersebut melakukan penahanan ijazah itu, satu hal yang sangat buruk menurut kami,” kata Adrien. Ia menyoal sikap perusahaan yang memberlakukan penahanan ijazah bagi karyawannya. Menurutnya, jika satu perusahaan sampai melakukan penahanan ijazah, ia mencurigai bahwa sistem kerja yang diterapkan di perusahaan itu ada yang salah. Sementara itu, terkait laporan di kepolisian, ia mengatakan masih ada polemik saat melaporkan perihal ijazah. “Pendapat dari penyidik, banyak opsinya,” katanya.

Hendra G, selaku mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kepri, mengatakan terkait masalah penahanan ijazah, sebaiknya pihak perusahaan memulangkannya. Jika pun satu karyawan melakukan kesalahan di dalam perusahaan, masih ada tahapan peringatan, seperti SP (surat peringatan). Tetapi jika masalah itu berurusan dengan hukum, seperti pencurian, hal itu kembali kepada kebijakan perusahaan.

Terkait masalah Epi, Hendra mengatakan masalah itu sudah clear dengan pihak perusahaan, setelah Disnaker melakukan mediasi. Sedangkan masalah penahanan ijazah yang telah dilaporkan ke kepolisian, hal itu bukan tidak jelas, tetapi karena belum diatur dalam undang-undang pidana. “Jadi masuknya ke perdata,” kata Hendra. Sebagai pengawas ia menyarankan kepada pihak perusahaan untuk mengembalikan ijazah, karena resikonya besar bagi si pemilik ijazah. Pasalnya, untuk mengurus ijazah yang hilang memerlukan waktu yang relatif lama dan membutuhkan biaya. Sementara untuk mendapatkan ijazah bukan persoalan mudah. Bertahun-tahun seorang pekerja untuk mendapatkan ijazah itu melalui pendidikan, sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan pekerjaan.

Kepada Komisi I, Abadi Sihotang, perwakilan dari PT Harapan Citra Jaya mengaku jika Alfonus sudah tidak mau bekerja lagi di perusahaan tersebut. “Ia datang mencari saya,” kata Abadi. Ia mengiyakan permintaan Alfonus dan menyarankan agar datang menemuinya pada hari Kamis untuk menyelesaikan administrasinya. Tetapi ketika datang hendak mengambil ijazahnya, Alfonus tidak datang sendirian. Ia membawa Religius. “Yah sudah ambil saja. Tapi dia selalu bilang harus berdua. Tetapi dia memilih pulang,” kata Abadi.

Di hari berikutnya, ia menelepon Alfonus untuk datang mengambil ijazahnya, tetapi lagi-lagi Alfonus datang dengan temannya, dan pulang begitu saja. “Saya tidak tahu kesepakatan antara Alfonus dan Religius, sehingga memilih pulang. Padahal saya sudah menyarankan agar datang mengambil ijazahnya,” kata Abadi. Ia mengaku justru bingung dengan sikap Alfonus. Jika pun ada sesuatu yang mau disampaikan, mengapa tidak dibicarakan, dan masalah justru diperpanjang.

Menanggapi masalah antara karyawan dengan pihak perusahaan, Erikson Pasaribu, anggota Komisi I DPRD menyarankan agar pihak perusahaan mengembalikan ijazah para mantan karyawannya, sepanjang permasalahan itu sudah diselesaikan dengan baik di antara kedua belah pihak. Baik itu masalah hutang piutang, gaji dan sebagainya. “Karena itu adalah hak karyawan, resikonya buat perusahaan kalau ditahan,” kata Erikson. Demikian juga kepada para karyawan, Erikson meminta jika masih ada kewajiban kepada pihak perusahaan agar diselesaikan. Tetapi bila perusahaan tidak mengindahkan, padahal karyawan sudah menunaikan kewajibannya, “Silahkan tuntut,” kata Erikson.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  Jokowi Tak Setuju Pulangkan 660 WNI Eks ISIS ke Indonesia

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *