Dugaan Mafia Tanah Merugikan Warga Desa Banjarsari

Mafia Tanah

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Dugaan mafia tanah telah merugikan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, CPA selaku kuasa hukum warga Desa Banjarsari menyampaikan hal tersebut kepada Projustisianews.id pada Senin (12/7/2021) di Jakarta.

Karena adanya dugaan mafia tanah tersebut, Mangatur mengirimkan surat kepada Bupati Lahat Cik Ujang, SH menyatakan keberatan dan menolak hasil rapat mediasi sengketa lahan bersama PT. Bumi Gema Gempita (BBG) dan Desa Muara Lawai secara tertutup di Ruang Opp Room Pemkab Lahat bersama Bupati Lahat. Selasa (6/7/2021).

Dalam surat kepada Bupati Lahat tersebut, isi surat menyatakan beberapa hal, antara lain:

Pertama, bahwa kami MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM adalah wakil warga Desa Banjarsari sebagai penerima kuasa yang sah secara hukum. PT. BGG telah melakukan atau akan melakukan land clearing dari warga pemilik tanah yang sah tersebut.

Kedua, warga Desa Banjarsari selaku pemilik tanah telah memberikan kuasa kepada MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM secara hukum. Karena itu, kesepakatan dinyatakan sah setelah kuasa hukumnya menyetujui dan menandatanganinya.

Ketiga, Kuasa hukum sebagai wakil yang sah tidak menandatangani notulen rapat pada 6 Juli 2021 tersebut. Secara hukum, notulen Rapat Fasilitasi Permasalahan Pertanahan tersebut tidak mengikat KLIEN kami. Kami menolak notulen rapat tersebut dan tidak berlaku kepada KLIEN kami.

Mediasi dengan Pihak Terkait

Mediasi dengan pihak terkait besar kemungkinan dapat membongkar praktek mafia tanah. Selanjutnya Kuasa Hukum Warga Banjarsari MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM mengusulkan agar Bupati Lahat melakukan mediasi kepada pihak terkait, yaitu: waga Banjarsari dan PT. BGG, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kedua pihak terkait.

Ada dugaan oknum tertentu melakukan praktek mafia tanah dalam kasus ini. Sekelompok oknum kemungkinan melakukan praktek mafia tanah ini. Oknum tersebut berada di Pemerintahan Kecamatan Merapi Timur (Sekcam) serta oknum PT. BGG dan Desa Muara Lawai. Mereka merekayasa batas wilayah dan kepemilikan 130 hektare tanah milik warga Desa Banjarsari. Mereka menimbulkan kepemilikan yang baru, sehingga merugikan pemilik tanah yang sebenarnya. Tanah tersebut saat ini telah dijual dan dieksplorasi untuk tambang batubara PT. Bumi Gema Gempita.

Baca juga: Petunjuk Teknis Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah

Pada umumnya oknum yang memahami cara-cara merekayasa kepemilikan tanah dan oknum yang memiliki akses terhadap kepemilikan tanah rawan melakukan praktek mafia tanah. Praktek mafia tanah seperti ini harus kita hentikan karena merugikan si pemilik tanah. (BTS)

BACA:  EKO DAMIANUS SIMBOLON SH TERPILIH JADI KETUA PEMUDA KATOLIK KABUPATEN BEKASI

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *