Dua Kandidat Cawalkot Batam 2020-2024 Mengunjuk Visi Misi

Projustisianews, Batam – Dua kandidat calon wali kota-wakil wali kota Batam 2020-2024, mengunjukkan visi misi-nya pada rapat paripurna penyampaian visi misi dan program pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Batam, 16 November 2020, Batam, Kepulauan Riau.

Setelah Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam, membuka rapat paripurna masa persidangan I tahun sidang 2020, Lukita Dinarsyah Tuwo, calon wali kota Batam 2020-2024, yang berdampingan dengan calon wakil wali kota Batam 2020-2024, Basyid, mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi-nya. Pasangan nomor urut satu ini menyampaikan pandangannya terhadap kota Batam, baik dari kondisi, realitas, analisa kekuatan dan kelemahan kota Batam, peluang, dan tantangan yang dihadapi kota Batam di masa yang akan datang.

Memperkuat visi misi-nya, Lukita-Basyid mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Kota Batam tahun 2005-2025. Lukita mengatakan, keinginan untuk maju sebagai pemimpin kota Batam, karena melihat kondisi kota Batam selama lima tahun terakhir yang tidak bangkit-bangkit. Terlebih dengan adanya pandemi covid-19, ia meyakini kondisi kota Batam semakin sulit.

Menyoroti kondisi perekonomian di kota Batam, Lukita menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam selama lima tahun terakhir berada di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 4 persen per tahun. Auto pilot, demikian Lukita menyebutkan pembangunan ekonomi Batam. Tanpa melakukan adaptasi terhadap adanya perubahan dalam situasi perekonomian global, seperti maraknya free trade agreement, perang dagang Cina dan Amerika Serikat, maju pesatnya India, Vietnam, serta perkembangan harga migas (minyak dan gas bumi) dunia. Demikian juga halnya dengan situasi perekonomian nasional, seperti kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral mentah ke luar negeri, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), dan intensifikasi pajak. “Dan terpenting, cara pandang pemerintah pusat terhadap kekhususan Batam. Karena antisipasi dan adaptasi kebijakan tidak terjadi, maka daya saing Batam melemah,” kata Lukita.

Akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut, berakibat pada menurunnya lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat, yang pada gilirannya berakibat pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tingkat pengangguran di kota Batam, kata Lukita juga tinggi, yakni sekitar 7,8 persen. Angka tersebut, sebelum pandemi covid-19. Ia meyakini di masa pandemi covid-19, angka pengangguran semakin bertambah. Dari hasil kunjungannya ke beberapa tempat, ia melihat dan mendengar masyarakat banyak yang mengeluh, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Selain itu, Lukita juga mengatakan pembangunan di kota Batam, tidak merata. Terjadi kesenjangan pembangunan antara pulau Batam dengan pulau-pulau di sekitarnya yang berpenghuni. “Namun sangat sedikit disentuh pembangunan, seperti masih kesulitan air, listrik, transportasi, pelayanan pendidikan, dan kesehatan serta kondisi ekonomi yang tertinggal,” kata Lukita. Ia melihat pembangunan terlalu terfokus di Pulau Batam sebagai pusat kota. Itu pun berfokus di pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang hanya di wilayah tertentu. Sedang pembangunan sektor-sektor lain seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat; usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), pembangunan olahraga, pembangunan pariwisata, dan pembangunan sektor transportasi terabaikan.

Untuk kebutuhan pangan kota Batam, Lukita mengatakan, potensi yang ada di kota Batam belum dimaksimalkan. Hal itu membuat kebutuhan pangan di kota Batam menjadi mahal dan tergantung pada daerah lain. Kondisi usaha petani dan nelayan berkembang seadanya. Terlihat dari hasil sayuran dan buah-buahan hanya mampu memenuhi 25-30 persen. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah membuat para petani dan nelayan tidak bisa memaksimalkan usahanya.

Selain itu, Lukita juga menyoroti masalah lahan. Ia mengatakan terjadi ketidakadilan terhadap warga yang tinggal di daerah yang dianggap ilegal. Padahal kelompok masyarakat itu memiliki KTP dan keberadaannya diakui pemerintah dengan dibentuknya RT/ RW di lingkungan kelompok masyarakat. “Ada kesenjangan fasilitas umum dan sosial serta layanan listrik dan air yang tinggi antara warga yang tinggal di pemukiman legal dengan yang belum legal,” kata Lukita. Terkait investasi, Lukita mengatakan, daya saing kota Batam terus menurun. Demikian juga biaya hidup di kota Batam. Dalam beberapa tahun terakhir, Batam mengalami ketidakpastian investasi. Hal itu disebabkan adanya ketidakpastian hukum dan inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(Foto: Nilawaty Manalu)

Mengenai pelayanan publik, masyarakat menganggap masih jauh dari optimal. Kendati sudah ada Mall Pelayanan Publik, tetapi pengurusan berbagai perizinan masih dirasakan tidak transparan, tidak pasti, dan tidak murah. Misalnya, pengurusan e-KTP yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya dan sudah menjadi hak warga untuk memilikinya. Prosesnya, banyak dikeluhkan warga karena sangat lama dan tidak transparan dan bernuansa KKN.

Masalah transportasi, juga tak luput dari perhatian Lukita-Basyid. Ia mengatakan permasalahan transportasi di kota Batam tidak terpadu dan membahayakan keamanan. Persoalan antara transportasi online dengan transportasi konvensional tidak kunjung selesai. Padahal, di kota-kota lain permasalahan ini telah selesai. Demikian juga halnya dengan transportasi antar pulau yang belum terbangun dengan baik sehingga menyulitkan mobilitas penduduk pulau.

Sementara itu pelayanan pendidikan dari sisi kuantitas dan kualitas, menurut Lukita belum memadai. Kebijakan yang tidak tepat, seperti rayonisasi, keterlambatan membangun sekolah dan kelas, dan perbedaan biaya di sekolah negeri dan swasta. Hal itu membuat jumlah murid di sekolah negeri berjubel, sedang di swasta banyak yang mengalami kekosongan. Untuk pelayanan kesehatan, Lukita mengatakan, pun belum memadai. Sehingga warga kerap mendapat perlakuan penolakan untuk dirawat ketika warga sedang sakit.

Melihat kondisi permasalahan yang tengah terjadi di kota Batam, melalui visinya, Lukita bertekad maju untuk melakukan perubahan, mewujudkan Batam bahagia mendunia berlandaskan gotong royong. Lukita-Basyid menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen pada tahun 2023/ 2024. Untuk mewujudkan hal itu, Lukita mengatakan, berdasarkan prinsip Pembangunan yang Memanusiakan Manusia. Di mana prioritas pembangunan ditekankan pada pembangunan sumber daya manusia secara lahir dan batin, secara individu maupun secara kelompok.

Sementara itu, Rudi-Amsakar, calon wali kota-wakil wali kota Batam 2020-2024, pasangan nomor urut 2, dalam pemaparan visi misinya mengatakan, “Lanjutkan pembangunan, percepatan pemulihan ekonomi, sejahterakan rakyat.” Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Rudi menyampaikan akan mempercepat pemulihan ekonomi terdampak covid-19 melalui penguatan UMKM dan industri serta peningkatan investasi; meningkatkan aktivitas perekonomian bagi usaha usaha besar, UMKM dan IKM. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha, mendorong percepatan dan fasilitas pelaksanaan KEK bersama BP Batam, dan menyusun sejumlah perencanaan untuk kemudahan investasi.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan kota Batam yang berkelanjutan, Rudi-Amsakar menyampaikan akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian banjir. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan, meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi, dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman dan nyaman.

Sementara itu, guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia, Rudi-Amsakar memiliki strategi dengan meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan; kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dan kesehatan, tenaga didik, dan tenaga medis.

Selain itu, percepatan pembangunan di daerah hinterland menjadi fokus Rudi-Amsakar, dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur di kawasan hinterland. Rudi mengatakan, akan mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Untuk tata kelola pemerintah yang baik, responsif, efektif, dan efisien, Rudi-Amsakar akan membangun sistem aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas. Membangun pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Selain itu akan meningkatkan kinerja dan memotivasi ASN.

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  Densus 88 Temukan Indikasi ISIS Aktif di Papua Lewat JAD

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *