Dua Belas Tahun Kota Batam Tak Miliki RTRW, Kampung Tua Jadi Polemik

Projustisianews, Batam – Hingga saat ini, Kota Batam belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sudah dua belas tahun, Kota Batam tidak memiliki RTRW. Padahal, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, Kota Batam sudah seharusnya memiliki tata kelola perencanaan yang terorganisasi untuk membangun jalan, taman, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat keberlangsungan hidup lainnya.

Jefry Simanjuntak, anggota komisi III DPRD Kota Batam mengatakan, RTRW Kota merupakan strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional. “Jadi, kita ini Kota Batam, sudah kurang lebih dua belas tahun tidak memiliki RTRW,” kata Jefry, Batam, Kepulauan Riau, 12 Oktober 2020. Pada tahun 2008 lalu, RTRW Kota Batam telah disahkan, namun ditolak oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena banyaknya polemik dan perubahan-perubahan yang ada di Kota Batam. Masa berlaku RTRW Kota selama dua puluh tahun dan peninjauan dilakukan setiap lima tahun.

Oleh karena itu, kata Jefry, DPRD Kota Batam perlu melakukan pembahasan kembali RTRW di tahun ini. Dilihat dari segi waktu dan anggaran yang dialokasikan untuk RTRW, kata Jefri: “Sudah melebih. Yang dianggarkan cuma dua puluh lima kali pertemuan. Kita sudah melakukan lebih kurang tiga puluh empat kali pembahasan.” Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas itu berisi lima belas bab yang terdiri dari delapan puluh sembilan pasal. DPRD sendiri baru membahas lima puluh sembilan pasal dari tujuh bab. “Tinggal delapan bab lagi dan 29 pasal lagi,” katanya.

Sedapat mungkin DPRD Kota Batam ingin mengesahkan RTRW 2020-2040, tetapi karena banyaknya temuan dan permasalahan dalam proses perubahan, pembahasan kerap kali tidak maksimal. Salah satu yang menjadi kendala sehingga DPRD merasa kaku untuk mengesahkan RTRW, adalah ketidakhadiran pemangku jabatan. Beberapa waktu yang lalu, DPRD Kota Batam sengaja mengundang wali kota Batam dan direktur lahan BP Batam, tetapi kehadiran mereka hanya diwakilkan saja dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Ranperda RTRW tahun 2020-2040.

Ia mengaku, proses Ranperda tidak gampang. Pasalnya, ada empat poin yang muncul dan menjadi dasar permasalahan dalam proses pembahasan tersebut. Salah satunya, kampung-kampung tua di Kota Batam. Dengan disahkannya Undang-undang Cipta Karya beberapa waktu yang lalu, Jefry mengatakan kiranya hal itu bisa mempermudah penyelesaian masalah tanah di Kota Batam. “Tanpa harus lagi DPR RI memutuskan satu langkah masalah tanah di Kota Batam,” katanya.

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  Jika Serius Usut Kasus BLBI, KPK Harus Ajukan PK

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *