DPRD Kota Batam Tolak Pengesahan Ranperda Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pemko Batam

Projustisianews, Batam – DPRD Kota Batam tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Batam, sebagai upaya pencegahan covid-19, 16 Oktober 2020. Usulan itu, ditolak lima fraksi dan diterima oleh empat fraksi, pada saat rapat paripurna ke-6 DPRD Kota Batam, masa persidangan I tahun 2020, Batam, Kepulauan Riau.

“Apakah saudara-saudara menyetujui Ranperda penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Batam dikembalikan kepada pemerintah Kota Batam?” kata Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam, selaku pimpinan rapat paripurna. Maka anggota dewan yang hadir pun, mengatakan setuju. DPRD mengembalikan Ranperda itu kepada Pemko Batam, selaku pemrakarsa usulan, setelah pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, memberikan tanggapan dan jawaban terhadap laporan pandangan para fraksi-fraksi.

Menanggapi penolakan fraksi Golongan Karya (Golkar), Syamsul mengatakan, bahwa perencanaan peraturan daerah ini memang tidak tercantum dalam ukuran pembentukan Propemperda (instrumen perencanaan program pembentukan perda yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun, disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum Ranperda tentang APBD disahkan) tahun 2020. Namun, kata Syamsul, tidak setiap Ranperda yang tidak tercantum dalam Propemperda, menjadi tidak boleh diajukan pada tahun yang bersangkutan.

Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam, saat mengembalikan Ranperda Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan kepada Pemerintah Kota Batam. (Foto: Nilawaty Manalu)

Beberapa ketentuan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015, pasal 10 huruf c; dan Permendagri Nomor 120 tahun 2018, pasal 16 ayat 5, menunjukkan, bahwa dalam keadaan tertentu, kebolehan Ranperda di luar Propemperda dan DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Ranperda di luar Propemperda.

Sebelumnya, Nina Melanie, anggota DPRD Kota Batam, mewakili fraksi Golkar, menolak Ranperda tersebut dengan kesetimbangan, belum tercantumnya Ranperda ini dalam Propemperda tahun 2020. Fraksi Golkar meminta Pemko Batam lebih memfokuskan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 tahun 2020 sebagai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.

Selain itu, mengenai vaksin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020, Syamsul mengatakan, meskipun vaksin merupakan hal penting untuk menanggulangi covid-19, namun vaksin bukanlah satu-satunya upaya untuk mencegah penularan covid-9. Vaksin adalah penyempurna dan pelengkap upaya penanganan covid-19, tetapi konsistensi dan disiplin penerapan protokol kesehatan masih diperlukan.

Sementara itu, menanggapi dan menjawab penolakan atas pandangan Mulia Rindo, mewakili fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Pemko Batam sudah maksimal menjalankan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 tahun 2020, dengan melaksanakan sosialisasi, patroli rutin, operasi yustisi (menuntut masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, dan mengenakan sanksi bagi yang tidak patuh) di seluruh kecamatan. “Belum dimasukkan dalam laporan ini. Saya sudah menangani tiga instruksi wali kota untuk melaksanakan tersebut,” kata Pjs wali kota Batam ini.

Untuk operasi yustisi, sejak diberlakukannya Perwako ini, kata Syamsul, Pemko Batam telah melaksanakan operasi yustisi pada 12 lokasi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap 681 orang. Di mana masing-masing mereka membuat pernyataan tertulis, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kegiatan ini dilakukan dua kali seminggu melibatkan Satpol PP, didukung oleh personil dari kepolisian, TNI, Pengadilan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Batam, BP Batam dan jajaran pimpinan perangkat daerah Pemko Batam.

Sedang denda kerja sosial, Pemko Batam belum memberikan sanksi itu dengan mempertimbangkan implementasi perilaku. “Ini masih terhitung baru sehingga perlu dilakukan secara bertahap sedangkan frekuensi yang baru dua kali seminggu adalah disebabkan keterbatasan personal dan juga anggaran untuk pelaksanaannya,” kata Syamsul. Sebelumnya, fraksi Gerindra menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam tidak maksimal dan tegas dalam menjalankan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020.

Kepada fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsul menanggapi, meskipun materi Ranperda yang diajukan Pemko Batam memiliki kesamaan dengan Perwako, akan tetapi secara substantif, berbeda. Dilihat dari segi jumlah pasal, aturan Perda ini ada 31 pasal, sedang Perwako hanya 10 pasal saja. Secara substansi penerapan Ranperda ini, kata Syamsul, lebih luas dari Perwako, seperti materi pedoman penerapan disiplin menurut juknis kegiatan. Katanya, Perda ini nantinya, termasuk backbone police atau kebijakan yang menulangpunggungi upaya penanganan covid-19 untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan perekonomian di daerah. Aman, mewakili fraksi PKB, menolak Ranperda ini dilanjutkan ke tahap berikutnya, karena adanya kesamaan materi antara materi Randerpa dan Perwako.

Sementara itu, menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, penolakan yang disampaikan oleh Muhammad Yunus, Syamsul mengatakan, apabila pengaturan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 diatur melalui peraturan daerah, maka akan lebih efektif dan memiliki daya paksa yang lebih kuat. Fraksi Partai Demokrat tidak dapat menerima usulan pemerintah kota Batam terkait dengan Perda ini, dengan alasan Perwako yang ada sudah cukup dijadikan sebagai landasan penegakan hukum.

Secara filosofis, Syamsul menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan wujud dari ikhtiar pemerintah untuk melaksanakan tugas konstitusional melindungi masyarakat di daerah dari covid-19 di Kota Batam. “Secara yuridis pengajuan Ranperda ini sejalan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah bahkan menjadi arahan pemerintah pusat terhadap daerah,” kata Syamsul.

Sedangkan dari ekonomis, pengajuan Ranperda ini merupakan backbone police untuk memulihkan perekonomian daerah dan diharapkan dapat menekan kemungkinan semakin besarnya ongkos yang harus dikeluarkan. Kemudian secara sosiologis pengajuan ini adalah upaya social engineering atau rekayasa masyarakat untuk mendorong perilaku masyarakat pada kebiasaan baru atau new normal. Adapun keempat fraksi yang menyetujui Ranperda ini adalah fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKS, dan fraksi Partai Hanura.

DPRD Kota Batam memandang bahwa penggunaan anggaran dengan waktu dalam pembahasan Ranperda dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, DPRD Kota Batam mengharapkan agar Pemko Batam lebih mengoptimalkan penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 tahun 2020 dan Instruksi Wali Kota Batam Nomor 2 tahun 2023. Selain itu, materi dan substansi yang akan diatur dalam Ranperda telah terakomodir secara lengkap dalam peraturan. “Akan tumpang tindih atau ada dua produk hukum yang sama, dan akan membebani anggaran daerah yang relatif terbatas,” kata Nuryanto.

DPRD berkesimpulan, anggaran yang dibutuhkan untuk membahas Ranperda sebaiknya dialihkan untuk mengatasi, membantu perekonomian masyarakat yang terdampak langsung akibat mewabahnya pandemi covid19 di kota Batam. DPRD memandang bahwa Ranperda tidak tepat untuk dibahas dan ditetapkan menjadi kumulatif terbuka tahun 2020. Oleh karena itu, DPRD mengembalikan Ranperda itu kepada Pemko Batam, selaku pengusul atau pemrakarsa.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  Garda Bernas Kepri Dukung Upaya Menteri BUMN Memulihkan Ekonomi

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *