Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air

JAKARTA, PROJUSTISINEWS.ID — Sidang permohonan PKPU Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan majelis, Rabu, (2/10). Lantaran dianggap tak memenuhi unsur dapat dibuktikan secara sederhana, permohonan PKPU yang diajukan oleh dua orang mantan pilot lion air itu kandas.

Adapun pertimbangan majelis hingga sampai pada putusan tak terpenuhinya unsur sederhana dalam pembuktian lantaran masih adanya perkara perselisihan kewajiban antara permohon dan termohon dalam sidang gugatan perdata yang sedang berlangsung. Selain itu, majelis juga beranggapan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kondisi ketidakmampuan membayar utang oleh Lion Air.

“Petitum 1 dan 2 yang diajukan pemohon PKPU dinyatakan ditolak secara keseluruhan,” tegas ketua majelis, Makmur saat membacakan putusan.

Kuasa hukum Lion Air, Agung Achmad Widjaja mengamini putusan majelis. Ia menyebut saat ini Lion Air sedang menjalankan proses gugatan terhadap para mantan pilot itu terkait kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada maskapai.

Kewajiban para mantan pilot kepada Lion Air dimaksud di antaranya terkait dengan pembayaran uang pelatihan dan uang pendidikan pilot. Kewajiban itu muncul lantaran para mantan pilot disebutnya melakukan kesalahan dengan mogok kerja hingga akhirnya di PHK.

Awal mula masalah ini muncul, katanya, para mantan pilot semula menggugat Lion Air untuk membayar pesangon di Pengadilan Hubungan Industrial dan perkara itu sudah diputus ingerah, Lion Air diputus harus membayar.

Sebelum para mantan pilot menggugat ke PHI itulah, katanya, Lion Air sudah lebih dahulu menggugat perdata para mantan pilot untuk membayar sejumlah uang pelatihan, uang pendidikan dan kewajiban lainnya.

Putusan majelis baik di PN, PT dan MA ketika itu, katanya, memang hanya memutus mengenai kewenangan saja, tidak masuk pada pokok perkara. Sehingga saat ini Lion Air kembali mengajukan gugatan ke PN untuk diadili ulang. 

“Itu yang ditunggu majelis supaya jelas kewajiban mereka berapa kewajiban kita berapa,” katanya seusai sidang.

Ia menilai, lantaran para mantan pilot mempunyai kewajiban hutang kepada Lion Air lebih besar dari nilai hutang Lion Air kepada para mantan pilot, maka pembuktian disebutnya tidak bisa dikatakan memenuhi unsur sederhana.

“Jadi ini ada kasus yg sama diadili oleh PHI dan yang satu diadili oleh PN, sehingga tidak sederhana, itu saja,” tuturnya.

Sedangkan kuasa hukum dua orang mantan pilot yang mengajukan PKPU, Yuda Sudawan, menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa pembuktian pemohon tidak memenuhi unsur sederhana.

Menurutnya, Pihaknya jelas sudah berhasil membuktikan adanya utang dengan adanya aanmaning yang bahkan tidak diindahkan oleh termohon, utang ini jelas merupakan utang yang dapat ditagih.

Selain itu, Utang tersebut sangat jelas sudah jatuh tempo terhitung 8 hari sejak dikeluarkannya aanmaning dan jelas sudah ada sedikitnya dua kreditur yang mengajukan permohonan PKPU.

“Kurang sederhana apalagi pembuktiannya?” katanya. 

Ia juga menyesalkan sikap Lion Air yang mengait-kaitkan permohonan PKPU ini dengan perkara perdata para pihak yang sudah diputus MA. Pasalnya, perkara itu merupakan perkara yang tidak pernah masuk ke pokok perkara hingga sekarang. 

“Itu yang kami sesalkan, padahal sudah kami bantah di kesimpulan. itu perkara yang sampai sekarang tidak pernah masuk ke pokok perkara, makanya itu menurut kami janggal,” ujarnya.

Fakta yang sampai sekarang tak bisa terbantahkan dan diakui oleh majelis, katanya, adalah adanya aanmaning yang jelas dan nyata. Ikatan antar para pihak yang menyebabkan lahirnya masalah utang piutang sudah jelas dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah diakui melalui putusan PHI.

Nilai utang tersebut juga telah nyata terbukti dalam putusan kasasi MA no 260K/Pdt.Sus-PHI/2018 dimaksud, yakni sejumlah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepda kedua pemohon PKPU berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan nilai total sebesar Rp780 juta (untuk kedua mantan pilot pemohon PKPU). (hukumonline.com)

BACA:  Kini Jabatan Rektor Dipilih Presiden Bukan Dikti

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *