Dampak Konsep BPODT yang Keliru

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Dalam ilmu lingkungan, cara mengatasi masalah adalah pendekatan sebab bukan akibat. Akibat kehadiran BPODT di Sigapiton adalah hubungan sosial Kepala Desa Sigapiton degan warga Sigapiton rusak. Kepala Desa yang istrinya Kepala Sekolah SDN di Sigapiton dingin dengan warga. Pertemuan yang dilarang tanpa pendamping tanggal 15 September 2019 di kantor camat Lumban Julu yang diklaim Bupati Tobasa sudah sepakat menghasilkan hubungan raja Paropat akan terganggu, sebab utusan Butarbutar menanda tangani isi pertemuan yang aneh itu.

Salah satu yang isi pertemuan yang konyol adalah memberdayakan masyarakat Sigapiton sesuai kompetensi. Kompetensi rakyat Sigapiton itu umumnya adalah bertani dan menangkap ikan. Jika rakyat Sigapiton medaftar untuk bekerja di BPODT nantinya tidak lulus atas alasan TIDAK KOMPETEN. Begitulah bahasa paling cantik yang menghasilkan kesenjangan sosial yang capkali pemicu konflik.

Dampak yang paling kejam kehadiran BPODT adalah aksi nekat para ibu yang membuka pakaian untuk berjuang. Mereka berjuang melawan polisi, pamong praja dan 2 buldoser. Kata kata yang menyakitkan muncul. Konflik polisi dengan rakyat. Pamong praja dengan rakyat. Buldoser yang menakutkan. Sopir buldoser itu pun mungkin trauma. Pengusaha buldoser dengan rakyat. Serba konflik. Konflik horizontal namanya.

Rakyat Sigapiton itu suku Batak, Pamong Praja, Polisi dan sopir buldoser umumnya Batak. Mereka paham nilai yang sama. Hati nurani Polisi, Pamong Praja, Sopir Buldoser, Tantara yang melihat, Polisi dan yang melihat video konflik hatinya tercabik-cabik?.

Semua tercabik karena pembangunan wisata. Aneh kan?. Masih mau melanjutkan?. Jika dipaksaksakan maka terjadilah konflik berkelanjutan. Sigapiton menjadi wisata yang ada dendamnya. Siapa wisatawan yang mau hadir?. Kalau konflik berkelanjutan dengan warga, potensi wisatawan bisa terganggu, bukan?. Jika itu terjadi, sejarah kelam bagi kita. Lihatlah, sahabat saya Manotar Tampubolon yang doktor hukum telah menulis statusnya 100 pengacara Peradi Jakarta Timur siap membantu rakyat Sigapiton. Sebelumnya banyak kawan-kawan yang mengatakan siap membela rakyat Sigapiton.

Mengapa sedahsyat itu dampak kehadiran BPODT?. Sumber masalahnya adalah hutan/tanah/harangan itu diserahkan Kehutanan ke BPODT. Padahal, ratusan tahun sebelum Indonsia mereka rakyat Sigapiton tinggal di tanah itu. Rakyat Sigapiton memberikan ke negara untuk dikonservasi.

Konservasi menghasilkan air mengalir dengan baik ke Sigapiton, tempat mereka tinggal sekarang. Ketika hutan itu diserahkan ke negara rakyat Sigapiton ikut menanami pohon ketika itu. Negara dan rakyat bersama menanam. Atas kesadaran sendiri, rakyat Sigapiton menanam pohon di hutan itu. Walapun hujan. Rakyat Sigapiton yang sadar akan fungsi hutan untuk sumber air mereka rajin menanam pohon. Jika ada yang membakar atau mebebang mereka dipenjarakan. Mereka menerima hukuman itu.

Begitulah dampak BPODT yang tidak paham pengelolaan Sumber Daya Alam. Arie Prasetyo, Basar Simanjuntak selaku pimpinan BPODT tidak paham pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dicanangkan PBB yang diratifikasi Indonesia.

Mereka tidak baca buku buku pakar lingkungan seperti Emil Salim, Otto Sumarwoto, Surna Djajadiningrat dan banyak sekali ahli kingkungan. Juga mereka nihil pendekatan budaya. Selain BPODT yang keliru, tentu saja Bupati Tobasa tidak paham fungsinya.

Bagaimana konsep yang benar?. Intinya harus dimulai dari rakyat lokal adalah tuan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Sebagai tuan, bagaimana posisinya?. Jika Sigapiton menjadi Taman Wisata Alam maka investor menyewa lahan negara. Jika investor berulah maka izinnya dicabut. Pengelolaanya kerjasama desa dengan negara. Negara dan rakyat Sigapiton bersama. Contoh pengelola parkir ke negara 40 % ke Badan Usaha milik Desa 60 %. Rakyat Sigapiton dan negara bersenangsenang mengelola. Hasilnya anak-anak Sigapiton sekolah dengan baik, rakyat Sigaiton bersenangsenang sebagai tuan. Rakyat Sigapiton menanam kopi maka negara mengarahkan wisata kopi. Berbagai kegiatan rakyat Sigapiton dapat dijadikan tempat wisata.

Banyak kegiatan yang membuat wisatawan bersenang senang dan rakyat Sigapiton sejahtera. Inti pembangunan itu adalah memberikan rasa adil. Konsep wiisata itulah yang dikembangkan Perguruan Tinggi dan Kementerian Kehutanan yang dikenal dengan Ekowisata.

Sayangnya, pengelola adalah dipilih karena pertimbangan politik. Arie Prasetyo, Basar Simanjuntak dan Bupati Tobasa tidak paham itu. Itulah SUMBER KINFLIK. Stop konflik, kembali ke konflik yang membuat rasa adil ke semua kita.

Penulis: Gurgur Manurung (alumnus pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB)
Sumber: indovoices.com

BACA:  Dosen ITB Bongkar Inkompetensi Anies

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *