Chai Chipan Kabur dari LP Tangerang, Cambukan bagi MenKumHam

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Chai Chipan asal China terpidana mati gembong narkoba kabur dari LP (Lembaga Pemasyakatan atau Lapas) Tangerang beberapa hari lalu. Ini harus jadi evaluasi konkrit bagi Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya karena kejadian napi kabur sudah berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan ini. Tidak saja di LP Tangerang, tetapi juga di berbagai tempat misal Kerobogan, Pekan Baru, Sekayu, dan Aceh.

Hal ini dapat disebabkan antara lain ada keterbatasan jumlah petugas lapas dengan rasio napi yang terus jadi “bom waktu”, pola pengamanan (safety) yang kurang maksimal, patroli petugas.

Petugas harus setiap saat (tidak hanya cek kehadiran saat apel), tetapi ia harus melakukan bentuk pengamanan intensif (patroli sewaktu-waktu). Ini mencakup safety sampai aktivitas dan menyisir hal apa saja yang dilakukan dalam ruangan napi terlebih pengawasan bagi napi yang dijatuhi hukuman mati, ini yang diabaikan dan kurang mendapat penjagaan yang lebih maksimal.

Masalah lain bisa juga disebabkan kondisi konstruksi bangunan lapas yang sudah lama serta masalah klasik, yaitu ketegasan petugas yang masih bisa diajak berkompromi dengan napi. Biasanya para Napi masih dapat berkomunikasi dengan orang yang di luar, sehingga hal ini memudahkan para tahanan atau napi merencanakan sesuatu. Mereka bisa jadi “diajari” cara untuk melarikan diri. Karena itu, petugas perlu memberi sanksi yang lebih berat karena selama ini hanya hukuman disiplin berat (isolasi 6 hari).

Ke depan sanksinya harus lebih berat dan maksimal, sehingga ada efek nyata bagi nara pidana yang membawa handphone termasuk sanksi bagi petugas yang membiarkan atau memfasilitasi handphone bagi para narapidana.

Solusinya salah satunya selain menambah personil sipir dapat pula melalui IT, dengan cara memperbanyak CCTV dan membuat jammer lebih banyak dan maksimal di area dalam Lapas, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi.

Memang sudah ada Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib bagi narapidana dan ada larangan bagi para napi membawa HP, alat elektronik, atau kartu HP sekalipun ke selnya.

Namun dalam praktiknya berkat “kerjasama” yang sudah saling memahami dengan oknum petugas, hal itu bisa lolos. HP atau kartu HP masuk ke dalam sel napi. Alat komunikasi inilah yang akhirnya membuat para napi dapat sarana dukungan dan memudahkan untuk bisa kabur dari tahanan.

Penulis: Azmi Syahputra (Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno)

BACA:  Belajar untuk Tidak Konsumtif Saat Berbelanja

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *