Catatan Pertemuan Masyarakat Adat Bius Sigapiton dengan Pihak Kantor Staf Kepresidenan

SIGAPITON, PROJUSTISIANEWS.ID — Desa Sigapiton, Sabtu (28/9/2019), terlihat ramai. Biasanya di hari Sabtu, sejak pagi desa ini sudah sepi, karena para ibu pada umumnya akan berangkat ke Tiga Raja-Parapat untuk “maronan” (Red: berbelanja/berjualan). Hari Sabtu merupakan hari pasar di Tiga Raja Parapat, di mana para petani dari desa-desa sekitar Parapat-Ajibata termasuk Desa Sigapiton akan ke onan (pasar) menjajakan hasil pertaniannya sekaligus belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya kaum perempuan, laki-laki juga ikut meramaikan hari pasar tersebut, untuk sekedar bersosialisasi dengan sesama petani dan nelayan dari beberapa desa tersebut. Hari Sabtu hampir sama dengan hari Minggu, merupakan hari libur yang ditunggu.

Tapi Sabtu kali ini berbeda. Para ibu dan bapak sengaja tidak berangkat ke onan Tiga Raja. Sejak Staf dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengatakan akan hadir di Desa Sigapiton untuk mendengarkan langsung apa permasalahan yang terjadi di desa, mereka sepakat untuk tidak pergi ke pasar. Kedatangan dua orang staf KSP itu pun diharapkan bisa sebagai jalan keluar penyelesaian konflik agraria yang mereka hadapi.

Gulamo ma jolo ta allang saminggu on, unang ma jolo hita maronan sahalion, asal ma boi ta pasahat sude arsak ta tu pegawai ni amanta Jokowi”, kata Op. Edo boru Sirait (Seminggu ini kita makan ikan asin aja dulu seminggu ini, kita tidak usah pergi ke pasar sekali ini, yang penting kita bisa menyampaikan permasalahan kita kepada pegawainya Pak Jokowi ini).

On do dah na umporlu, on do na taperjuangkon, sampe lao hita tu Jakarta piga-piga hali, saonari nungga ro inanta dongan ni president u hutanta, manungkun aha na masa tu hita. Denggan ma tapaboa”, kata Ibu boru Manik (Ini yang paling penting dan ini yang kita perjuangkan, sampai kita harus pergi ke Jakarta beberapa kali. Sekarang sudah datang ibu temannya Pak Jokowi ke kampung kita menanyakan apa yang terjadi. Kita jawablah dengan baik).

Banyak lagi harapan yang terucap di hati para ibu di desa SIgapiton terkait kedatangan dua staf dari KSP ke desa mereka. Sejak jam sembilan pagi, mereka sudah berdatangan ke lokasi pertemuan, di depan gereja HKBP Sigapiton. Para kaum laki-laki juga berkumpul di beberapa tempat, juga dengan harapan-harapan yang sama dengan kaum perempuan. Bahwa kedatangan utusan KSP ini memberikan sedikit harapan dan jawaban atas pengaduan mereka terkait masalah wilayah adat mereka yang diklaim negara sebagai Kawasan Hutan Negara dan sebagian diserahkan menjadi zona otoritatif Badan pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba atau yang sering mereka sebut dengan BODT.

Sekitar jam 10, rombongan dari KSP, BODT (Ari Prasetyo dan Tatang), Pemkab Toba Samosir (Darwin Siagian, Hulman Sitorus dan Audy Murphy Sitorus), Kepolisian dan media pun tiba di lokasi. Acara diskusi dipandu oleh Sekda Tobasa, Murphy Sitorus, dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ane dari KSP untuk menjelaskan bahwa latar belakang kehadiran mereka ke Sigapiton sesuai dengan pengaduan yang sudah disampaikan masyarakat bersama KSPPM ke KSP dan ke Jokowi. Ane juga menjelaskan bahwa sehari sebelum ke Sigapiton sudah dilakukan pertemuan multi pihak di Kantor Bupati. Tapi sangat disayangkan, menurut Ane, perwakilan masyarakat Sigapiton tidak hadir.

“Pertemuan ini tidak menghasilkan keputusan, tapi semua pendapat atau tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat dan semua pihak akan kami sampaikan ke tim untuk membantu upaya-upaya penyelesaian yang sudah berproses. Semua masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya dengan terbuka dan jujur”, kata Ane sekaligus mempersilahkan masyarakat untuk berbagi tanggapan dan pendapat terkait kasus wilayah adat di Sigapiton.

Alasan Ketidakhadiran Masyarakat Desa Sigapiton di Rapat tanggal 27 September 2019 di Kantor Bupati

Jabangun Sirait, mewakili Ketua Umum Raja Naopat menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka dalam undangan pertemuan pada 27 September 2019 di Kantor Bupati Toba Samosir. “Kami minta maaf karena tidak hadir dalam rapat tersebut. Namun itu merupakan keputusan bersama sesuai dengan janji dengan Bupati pada aksi Kamis, 26 September, di mana Bupati juga memberikan pilihan kepada kami bisa bertemu di kampung atau di kantor.

Kami memilih bertemu di Desa SIgapiton karena kami juga rindu kalau tamu kami bisa hadir di kampung melihat langsung kampung kami”, kata Bapak yang biasa dipanggil Ompu Melita tersebut.

“Kami tahu akan ada turun dari KSP ke Toba Samosir karena ada permasalahan di Sigapiton, sehingga kami memutuskan agar ibu-ibu yang dari KSP langsung ke desa kami yang sedang menghadapi masalah dan mendengar dari kami langsung apa yang terjadi. Kalau selama ini hanya perwakilan yang diundang, kalau sekarang bisa semuanya mendengar dan berbicara,” Kata Hiras Butar-Butar mewakili Raja Bius Butar-Butar. “Penduduk di sini sekitar 125 KK dan mayoritas adalah petani, sehingga persoalan tanah bagi kami itu penting. Semoga para Ibu bisa menyampaikan permasalahan kami ini kepada Pak Presiden”, imbuhnya.

Ditambahkan oleh Japintar Nadapdap, “Las situtu do roha nami di haroro muna tu huta nami on, mambege dohot mamereng kemelut na hualami hami saleleng on, i do alana dang ro hami tu rapat na di kantor bupati na di ari na salpu I. Sai anggiat ma di haroro muna on, jumpa dohot dapot na jinalahan” ( Kami sangat senang dengan kehadiran para tamu kami di Desa Sigapiton untuk mendengar kemelut yang sedang kami hadapi selama ini. Itu alasan mengapa kami tidak hadir ke kantor bupati di hari yang lalu. Semoga kehadiran kalian, Desa Sigapiton menemukan dan mendapatkan apa yang diharapkan).

Persoalan Tanah di Desa Sigapiton

“Terima kasih dengan kehadiran para tamu kami khususnya dari KSP. Bagaimana jalan kami, ibu-ibu dari KSP? Enak kan bu desa kami, jalannya bagus? Belum kan bu? Tolong sampaikan kepada Pak Jokowi Desa Sigapiton belum seindah yang kita lihat di media massa. Kalau orang melihat sangat indah desa kami, tetapi kenyataannya jalan ke desa kami pun sangat susah.

Kami naik kereta (motor) aja sangat kesulitan menuju desa kami ini. Jadi keindahan Sigapiton yang ada di Media Sosial itu tidak seindah kenyataan yang kami alami selama ini. Bahkan ketika Pak Jokowi datang, kami pun dihalang-halangi bertemu, padahal kami sangat ingin bertemu. Pak Jokowi yang kami tahu juga sangat senang bertemu masyarakatnya. Namun kami selalu dihalang-halangi dan tidak diizinkan bertemu di kampung kami”, kata Manogu Manurung.

“Namun inti permasalahannya bukan di situ. Namun soal tanah adat kami yang diklaim negara. Kami sudah menyampaikan ini ke Bupati, DPRD, Menteri Kehutanan dan juga ke Presiden. Mohon ditinjau kembali penyebab persoalan di wilayah adat kami ini. Wilayah adat kami dikembalikan kepada kami, Kami dengan tegas mengatakan ini wilayah adat kami. Kami mengetahui sejarah yang dituturkan orang tua kami, juga masih ada situs-situs sejarah di sana yang membuktikan bahwa itu adalah wilayah adat kami,” tambahnya.

Manogu Manurung menjelaskan beberapa tuntutan mereka:

  1. Mengembalikan wilayah adat Desa Sigapiton dari klaim Kawasan Hutan Negara dan HPL BODT.
  2. Perlu ada tata batas yang jelas terkait zona Otoritatif BODT dan tanah masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan terlibat menentukan batas wilayah adat dan zona otoritatif.
  3. Sebelum ada penyelesaian tanah adat, semua aktivitas diberhentikan dulu. Setelah ada SK Hutan Adat Desa Sigapiton, baru didiskusikan terkait pembangunan apa yang akan dilakukan.

Manogar Silalahi, mewakili marga nahinela menambahkan, “Kami bingung dengan perbuatan pemerintah saat ini. Tanah-Tanah kami tiba-tiba diberikan patok tanpa sepengetahuan kami, apa maksudnya? Tidak ada penjelasan sampai saat ini.”

“Tanah kami bukan tanah tak bertuan, sehingga bisa diambil sesuka hati oleh Pemerintah. Sebelum ada kejelasan tentang wilayah adat kami mohon dihentikan dulu pembangunan apapun di sana”, tambah Pak Nadapdap.

Perjuangan Kami Ditanggapi dengan Kekerasan dan Diskriminasi

“Selama tiga tahun ini, tidak pernah ada musyawarah di desa kami. Raja Bius tidak pernah dilibatkan membicarakan apapun di desa kami, temasuk terkait status tanah kami di Sigapiton. Bahkan Bapak Bupati tahun 2017 mengatakan bahwa tidak ada kehutanan di Sigapiton. Waktu itu Bupati mengatakan kepada kami supaya tidak takut, bahwa di Desa kami ini tidak ada milik kehutanan. Tapi tiba-tiba katanya tanah kami yang tidak Kawasan Hutan hanya 81 hektar. Kami mohon wilayah adat kami dikembalikan, kami sudah berjuang selama ini. Air kami juga untuk sawah dan untuk air minum dari tanah kami di Talpe dan Sileang-Leang. Bagaimana kami nanti bu? Kami merasa dibodoh-bodohi oleh BODT selama ini. Di kasih duit, handphone, topi, baju, tetapi tanah kami diambil. Tolong dikembalikan tanah kami”, pinta ibu Rasmi Sinaga.

“Kami berjuang untuk tanah adat kami, tapi kami dihadang oleh alat berat dan polisi. Di bangun jalan dan kaldera, tetapi kami tidak tahu untuk siapa? Untuk apa kaldera dibangun, kami pun tidak diberi masuk ke dalam, padahal itu dulunya tanah adat kami. Kami itu petani, kami butuh tanah. Ke mana nanti kami dan anak-anak kami. Masyarakat harus dinaungi bukan dipaksa dan dibodoh-bodohi. Kalau masyarakat tahu BODT memberikan hadiah-hadiah bagi kami untuk merampas tanah kami, kami tidak akan terima semua yang diberikan kepada kami selama ini. Katanya Sigapiton akan sejahtera dan maju, tetapi tanah kami kok dirampas. Kami juga mau sejahtera dan kaya, tetapi jangan rampas tanah kami. Mohon kami dilindungi ibu. Berikan hak dan kewajiban kami”, kata Ruslan Boru Hutabarat.

Jalan Panjang Perjuangan Masyarakat Adat Sigapiton Mendapatkan pengakuan Wilayah Adat

Menambahi tuntutan masyarakat terkait pengembalian wilayah adat, Delima Silalahi dari KSPPM menjelaskan bahwa perjuangan masyarakat adat Sigapiton sudah berjalan lebih dari tiga tahun, sebelum ada BODT. Sejak akhir 2015, masyarakat sudah mengajukan permohonan pelepasan wilayah adat dari Kawasan Hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Kepresidenan.

Sesuai hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat, KSPPM dan BRWA luas wilayah adat masyarakat sekiat 914 hektar, dan hanya 81 hektar yang berada di luar Kawasan hutan. Atas dasar ini, masyarakat sudah tiga kali ke KLHK dan juga ke KSP untuk memohon pelepasan dari Kawasan hutan.

Dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap, ada subyek, obyek, norma adat dan kelembagaan adat. Dokumen tersebut juga sudah diserahkan ke KSP dan KLHK sejak 2016 bersamaan dengan dokumen pengajuan pelepasan wilayah adat dari kawasan hutan beberapa komunitas adat di Kawasan Danau Toba. Ibu Siti Nurbaya mengatakan bahwa KLHK akan segera memroses permohonan komunitas adat dengan syarat harus ada Perda Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat dari Pemkab masing-masing.

Dalam proses pengajuan ke KLHK tiba-tiba di tahun 2018, KLHK malah dengan sangat mudah mengeluarkan 386,5 hektar sebagai HPL bagi BODT. Sementara rakyat yang berjuang lama tidak ditanggapi dengan banyak alasan. Ini merupakan penyebab konflik ini tidak pernah selesai.

Terkait Perda ini, memang Kabupaten Toba Smaosir sudah memiliki Ranperda, tetapi hampir dua tahun di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, belum diterbitkan hingga hari ini. Selain ada konten dari Ranperda juga yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Ini menunjukkan Pemkab tidak serius menyelesaikan konflik ini dan lebih berpihak pada kepentingan investor. Jika ingin proses ini cepat, sejak awal Pemkab Toba Samosir harus proaktif menyusul ini ke biro hukum provinsi.

Samsyudin dari Koalisi Pembaruan Agraria (KPA) Jakarta yang hadir dalam pertemuan ini juga menambahkan bahwa kasus Sigapiton juga merupakan perhatian dari KPA. Perkembangan terakhir pasca pertemuan Presiden Jokowi dan KPA di Jakarta 24 September lalu, KPA sebagai pendamping Sigapiton di tingkat nasional juga sudah menyampaikan persoalan Sigapiton langsung kepada Presiden. Dan KPA akan terus mengawal kasus Sigapiton ini ke depan sehingga proses penyelesaiannya bisa tercapai dengan baik dan berpihak kepada masyarakat adat Sigapiton.

Tanggapan dari KSP

Sisca Hutagalung, dari KSP, menjelaskan bahwa kehadiran mereka di Sigapiton untuk mendengar dan mencatat persoalan-persoalan yang ada dari semua pihak dengan terbuka. Posisi KSP berada di tengah masyarakat dan masih sebagai pendengar. “Komunikasi sudah mulai terbangun, walau masih ada gap komunikasi dari BODT dan pemerintah setempat terhadap masyarakat. Masih ada juga beberapa hal yang sebenarnya tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat, seperti penggusuran. Itu tidak akan terjadi dalam proses pembangunan ini”, jelas Sisca.

Acara diskusi ditutup oleh Sekda, Murphy Sitorus.

Sigapiton, 28 September 2019
Delima, Rocky, Rindu/KSPPM
(Sumber: Akun Facebook Delima Silalahi)

BACA:  Pemerintah Akan Blokir NIK yang Daftar Nomor HP Pakai Data Orang Lain

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *