BPLK ASN Kabupaten Siak Minta Perlindungan Hukum ke Aparat Penegak Hukum

KANDIS, PROJUSTISIANEWS.ID — Ketua BPLK ASN (Badan Pengawas Lembaga Keuangan dan Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Siak, Jonsen Tampubolon, SE, mengharapkan perlindungan hukum kepada Polsek Kandis, Polres Siak , Polda Riau, Kadiv. Propam Riau , Kabariskrim, Karowasdik, Kemenko Polhukam, POLRI, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah adanya ancaman teror yang terjadi pada dirinya, Rabu (3/6/2020) sekitar pukul 01:30 WIB. Di pagi hari telah terjadi pelemparan seng rumahnya,  namun pelakunya tidak diketahui.

“Pada Sabtu (6/6/2020) sekitar pukul 18:30 WIB, saya  pulang dari Kandis menuju Libo Baru. Di tengah jalan, ada yang ingin menabrak saya dari arah belakang. Dengan sigap saya turun dari jalan menuju beram jalan. Seketika saya mengejar mobil Avanza dengan kecepatan tinggi, tetapi saya tidak dapat mengidentifikasi plat mobilnya,” ungkap Jonsen.

“Saya menduga ini ada kaitannya dengan pemberitaan dan pelaporan yang kami lakukan dari BPLK ASN Kabupaten Siak tentang dugaan beberapa lokasi ilegal CPO kepada Polda Riau. Pihak Polda Riau pada Selasa (16/6/2020) telah menggeladah lokasi tersebut di Jalan Pekanbaru Duri Km 85, Desa Kandis, Kabupaten Siak. Juga ada masalah dugaan pengelapan besi jalan tol yang berada di kampung Bekalar lebih kurang 150 ton masih tidak jelas rimbanya. Padahal sudah kita laporkan ke pihak Polsek, tetapi tidak dilakukan penyelidikan. Dalam hal ini, kami teruskan ke pihak Kadiv. Ppropam Polda Riau,” lanjutnya.

Jonsen Tampubolon menceritakan bahwa prosedur semua upaya penertiban pelanggaran hukum dilakukan sesuai prosedur hukum dengan melaporkan ke pihak Polsek Kandis dan mengirimkan tembusan ke Polres Siak dan Polda Riau. Kami dari BPLK ASN Kabupaten Siak sebagai sosial kontrol melakukan investigasi. Bila ada penyimpangan tetap, maka kami melaporkan ke pihak yang berwajib.

Atas hal yang terjadi pada kami, Pengurus BPLK ASN Kabupaten Siak sangat mengharapkan dukungan serta memberikan kenyamanan bagi kami untuk melakukan sosial kontrol demi menekan tingkat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pungli agar terhapus di indonesia secara umum dan secara khusus di Kabupaten Siak.

“Besar harapan agar kita bersama sama memerangi KKN, baik LSM, media, maupun masyarakat secara keseluruhan,” tutup Ketua BPLK ASN Jonsen Tampubolon. (JT)

BACA:  WNI Perkosa 190 Laki-laki di Inggris, Dihukum Seumur Hidup

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *