BPLK & ASN BANTEN: Perseteruan Menteri Hukum dan Ham dengan Walikota Tangerang Jangan Korbankan Pelayanan Publik

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Seharus sikap ucapan Menteri Hukum dan HAM Yasona Loly tidak juga harus cepat menuduh walikota cari gara-gara tanpa bukti yang valid, Karna bicara soal data hukum yang dituangkan walikota atas perubahan kawasan itu juga jangan dianggap sepele karena itu produk hukum yang mana Menkumham harus menghargainya.

Untuk walikota jangan melakukan aksi balasan dengan ancaman yang bisa mengorbankan warganya untuk tidak mendapat pelayanan Publik, karena bisa berdampak hukum serius bagi Walikota.

Seharus selevel pejabat publik seperti mereka harus mengedepankan komunikasi awal, tanpa ada statement di publik bahkan sampai balas-membalas yang menurut kami mengandung arogansi kedua belah pihak yang membuat ketidaknyamanan masyarakat, khususnya masyarakat kota Tangerang.

Harapan kami kedua bela pihak antara Walikota dan Menteri Hukum dan HAM dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat tanpa ada arogansi sesama Pejabat Publik, agar tidak berimbas kepada masyarakat Kota Tangerang.

BPLK&ASN DPD BANTEN
Badan pengawas lembaga keuangan dan Aparatur Sipil Negara
Ketua : Robert Arafat Nainggolan
Sekretaris : Daniel Harapan

BACA:  Pejalan Kaki Tewas di Tempat Tertabrak Minibus yang Ngebut

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *