Bos Samsung Dipenjara Karena Melemahkan Serikat Pekerja, Kapan di Indonesia?

SEOUL, PROJUSTISIANEWS.ID — Apa yang terjadi di Korea ini bisa menjadi inspirasi bagi kelas buruh di Indonesia. Lee Sang-hoon, petinggi Samsung, diringkus ke pengadilan dan baru saja divonis 18 bulan penjara karena aktivitas sabotase terhadap serikat pekerja.

Lee diseret ke pengadilan bersama sekitar 25 terdakwa lainnya. Mereka dihukum karena melanggar undang-undang terkait serikat buruh. Sebelumnya, Wakil Presiden Samsung Electronics Kang Kyung-hoon dijatuhi hukuman 16 bulan penjara atas tuduhan serupa.

Jaksa penuntut mengatakan jajaran eksekutif Samsung telah menggunakan berbagai taktik demi menargetkan kegiatan serikat pekerja. Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan rencana untuk menghentikan kegiatan serikat telah didalangi oleh sekumpulan eksekutif di kelompok strategi elit perusahaan.

Aktivitas ilegal para petinggi Samsung ini berfokus pada upaya untuk melemahkan serikat pekerja di unit layanan pelanggan. Taktik yang digunakan oleh para bos diantaranya dengan mencari informasi sensitif tentang anggota serikat buruh dan menunda negosiasi antara serikat buruh.

Di Indonesia upaya “union busting” alias pemberangusan serikat buruh telah menjadi cerita harian di berbagai pabrik. Upaya menghalang-halangi, menakut-nakuti bahkan tekanan kepada buruh yang ingin membentuk serikat juga bukan kabar baru.

Mutasi, mencari-cari kesalahan secara mengada-ngada, dibuat tidak nyaman dalam bekerja, hingga PHK massal dialami tidak sedikit aktivis serikat buruh yang getol memperjuangkan kepentingan kelasnya. Tidak sedikit serangan yang seperti ini menghasilkan situasi trauma untuk berserikat, terutama di lapaisan buruh yang paling terbelakang.

Di banyak tempat pengusaha belum rela mengakui hak demokratis buruh dalam berserikat. Meski sudah terdapat infastruktur hukum seperti Undang-Undang no 21 tahun 2000 yang menjamin kebebasan serikat buruh, pada prakteknya undang-undang ini seperti kertas kosong yang bisa diabaikan begitu saja.

Hukum seperti biasa, berlaku tumpul ke atas. Ancaman pidana hingga 5 tahun serta denda maksimal 500 juta, tak membuat nyeri kalangan pengusaha untuk mencoba melemahkan serikat pekerja. Apa yang terjadi di Korea tentu menjadi pesan penting untuk gerakan buruh di Indonesia.

Data bahwa mayoritas buruh di Indonesia belum berserikat, salah satunya terhubung dengan rasa takut dari lapisan buruh yang masih terbelakang untuk membentuk serikat buruh. Rasa takut ini bisa datang dari ketidakpahaman, juga bisa datang dari tidak dijaminnya hak demokratis buruh dalam praktek keseharian.

Buruh-buruh yang ditekan pihak managemen, dipersulit kondisi kerjanya, hingga tindakan pemberangusan serikat lewat PHK massal, menjadi momok bagi lapisan buruh yang terbelakang untuk berani membentuk serikat buruh. Kondisi ini memberi sumbangsih atas kenyataan mayoritas buruh belum berserikat.

Apa yang terjadi di Korea, sekalilagi adalah inspirasi penting. Terlebih mereka yang diseret ke pengadilan merupakan petinggi dari sebuah korporasi raksasa. Buruh berhasil memenàngkan satu lagi kepentingan demokratisnya, mempertahankan eksistensi serikat pekerja dengan menyeret pelaku pelemahan serikat pekerja ke pengadilan.

Pertanyaannya, kapan ini bisa terjadi di Indonesia? Gerakan buruh harus memberikan jawaban selekas-lekasnya! Jawaban ini akan sangat terhubung dengan masa depan  pembesaran gerakan buruh itu sendiri. Saatnya menyeret  bos yang getol melemahkan serikat buruh ke pengadilan! (buruh.co)

BACA:  PT Bandar Abadi Abai Terhadap Keselamatan Kerja dan Dipertanyakan K3-nya

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *