Berilah Kelonggaran Debitur Terdampak Covid-19 untuk Penundaan Pembayaran Kreditnya

BATAM, PROJUSTISIANEWS.ID — Belum lama ini di Batam terjadi aksi demo oleh ratusan pengemudi Taxi dan Ojek online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (15/4/2020). Para pendemo yang terdampak Covid-19 ini mendesak OJK agar menolong mereka diberi kelonggaran untuk penundaan pembayaran kredit debitur ke pihak Leasing. Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan jajarannya termasuk OJK agar diberlakukan kebijakan penundaan pembayaran kredit hingga 6 bulan sejak Maret 2020. Inilah yang dituntut pedemo kepada OJK agar ada solusi terrhadap masalah tersebut.

Rahmat selaku perwakilan pengemudi Taksi Online menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes mereka terhadap kebijakan pihak Leasing yang tidak mengindahkan penundaan pembayaran angsuran selama 6 bulan tanpa biaya administrasi.

Masalah ini pun sempat menjadi sorotan dua orang prakisi hukum yang mumpuni. Projustisianews.id sempat mewawancari mereka. Mereka adalah Mangatur Nainggolan,S.E., S.H, M.M, CPA (Managing partner Mangatur Nainggolan Law Firm di Jakarta) dan Dr. Parningotan Malau,ST.,S.H,.M.H (Presiden Kepri Lawyer Club Indonesia di Batam).

Mangatur Nainggolan mengatakan: “Keadaan sekarang sangat darurat dan mendesak, untuk itu kita perlu memahami dasar hukumnya.”

Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, CPA, Managing partner Mangatur Nainggolan Law Firm

Dasar hukumnya mengacu pada Keppres no. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pada Keppres itu disebutkan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PSBB yang mempengaruhi pendapatan masyarakat (termasuk pengemudi Taxi dan Ojek online) sehingga menjadi terhalang untuk membayarkan kewajiban mereka akibat keadaan yang mendesak.

“Ini bukan kemauan debitur untuk tidak bekerja karena situasi yang dibuat oleh pemerintah karena Covid-19, sehingga kalau debitur meminta penundaan itu hal yang wajar dan semestinya dapat dipenuhi oleh pihak Leasing”, tutur Mangatur.

Keadaan mendesak seperti ini juga diatur di dalam KUHPerdata, pasal 1245. “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

“Landasan seperti inilah yang seharusnya dipahami bersama. Pihak Leasing harus memahami bahwa debiturnya tidak bisa membayarkan kewajibannya,” ujarnya.

Mangatur menambahkan memang jika diikuti aturan OJK no. 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, restrukturisasi hanya berlaku pada debitur Bank, tidak mengakomodir debitur Leasing. Namun pihak OJK harus menerapkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK bernomor S.9/D.05/2020 tentang Kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona bagi perusahaan pembiayaan,  yang efektif  berlaku per 30 Maret 2020, yang mengakomodir debitur leasing.

Dia menegaskan bahwa, seharusnya dengan peraturan OJK tersebut, Asosiasi pembiayaan tidak seharusnya mengarahkan debitur kepada OJK, karena sudah ada penegasan ini.

Presiden Kepri Lawyer Club Indonesia, Dr. Parningotan Malau,ST.,S.H,.M.H

Praktisi Hukum berikutnya Parningotan Malau menyampaikan bahwa berdasarkan Keppres no. 12 tahun 2020 tersebut maka terbitlah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no 11 tahun 2020 untuk mengakomodir restrukturisasi terhadap debitur.

“Seharusnya dengan adanya peraturan OJK ini bentuk dari desakan agar pihak Bank, baik itu Bank umum maupun perusahaan pembiayaan non Bank untuk memberikan keringanan kepada debitur termasuk penundaan pembiayaan. Karena kalau pihak leasing tidak mengindahkan peraturan tersebut maka mungkin akan berdampak sosial masyarakat. Tentu ini sangat berdampak terhadap ekonomi, karena untuk memenuhi kebutuhan agak sulit, apalagi harus membayar kredit. Namun demikian, bukan berarti Bank tidak hati-hati. kita tahu bahwa stimulus perekonomian ini tergantung kepada perbankan, tetapi aturan Otoritas ini yang memaksa harus dilaksanakan”, terang Parningotan.

Masyarakat perlu memahami bahwa hal ini tidak menjadikan semua para debitur mendapatkan keringanan atau penundaan pembayaran. Hanya kepada yang terdampak Covid-19 ini. Jangan sampai banyak yang mengambil kesempatan dalam hal ini.

“Intinya dengan adanya bencana Covid-19 ini maka seharusnya pihak leasing memahami kondisi debitur bahwa adanya pembatasan kegiatan yang berpengaruh pada pendapatan sehingga tidak dapat membayarkan kewajibannya,” tutupnya. (GG/BTS)

BACA:  Integritas dan Kepemimpinan

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *