Benny Tjokro Bayar Lunas Denda Rp 5 M Kurang dari 24 Jam

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dan denda kepada PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) dan pemiliknya Benny Tjokrosaputro. Sanksi itu diberikan lantaran perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan 2016.

Hanson Internasional dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Sementara Benny selaku Direktur Utama kala itu dikenakan denda hingga Rp 5 miliar. Ada juga beberapa pihak individu yang juga dikenakan denda

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan bahwa perusahaan, Benny dan pihak lainnya telah membayarkan denda yang dijatuhkan.

Namun pihak perusahaan meminta perpanjangan batas waktu untuk penyajian kembali laporan keuangannya. Seperti diketahui OJK memberikan batas waktu penyampaian kembali laporan keuangan paling lambat 14 hari setelah dijatuhkannya sanksi.

“Restatement akhirnya mereka mengajukan pengunudran, kami setujui. Paling lambat nanti 31 Agustus mereka sudah, kami sudah menerima laporan keuangan baru dari mereka,” tambahnya.

Sekadar informasi, kemarin OJK mengumumkan telah menjatuhkan sanksi atas pemeriksaan tersebut. Hanson Internasional ditetapkan terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun.

Putusan itu sesuai dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jo. huruf A angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Nomor VIII.G.7) jo. paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44).Ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7.

Selain itu OJK juga menetapkan Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk saat itu lantaran terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. 

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 jis. angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Namun pihak perusahaan meminta perpanjangan batas waktu untuk penyajian kembali laporan keuangannya. Seperti diketahui OJK memberikan batas waktu penyampaian kembali laporan keuangan paling lambat 14 hari setelah dijatuhkannya sanksi.

“Restatement akhirnya mereka mengajukan pengunudran, kami setujui. Paling lambat nanti 31 Agustus mereka sudah, kami sudah menerima laporan keuangan baru dari mereka,” tambahnya.

Sekadar informasi, kemarin OJK mengumumkan telah menjatuhkan sanksi atas pemeriksaan tersebut. Hanson Internasional ditetapkan terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun.

Putusan itu sesuai dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jo. huruf A angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Nomor VIII.G.7) jo. paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44).Ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7.

Selain itu OJK juga menetapkan Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk saat itu lantaran terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. 

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 jis. angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. (detik.com)

BACA:  Ahok Akan Turunkan Harga Elpiji

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *