Bawaslu Kukar Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Generasi Muda Milenial Ikut Awasi Pemilu

Projustisianews, Kukar – Bawaslu Kukar (Kutai Kartanegara) Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertajuk “Generasi Muda Milenial Ikut Awasi Pemilu” pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tenggarong, (06/12/2020).

Sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu dan KPU Kukar, dengan mengundang duta pemilih pemula dan Alumni SKPP Kukar.

Komisioner Bawaslu Kutai Kartanegara, Teguh Wibowo pemilih yang berintegritas tak hanya menyampaikan hak pilihnya saja, namun juga ikut mengawasi prosesnya.

“Generasi milenial cerdas tak hanya memilih, tetapi ikut mengawasi. Dengan begitu, generasi muda ikut membantu pengawasan partisipatif, Tanpa adanya pengawasan partisipatif, potensi kecurangan bisa saja terjadi. Salah satunya ada manipulasi suara. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka yang dirugikan pemilih, mereka pastinya akan hilang hak pilihnya,” ungkapnya di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa.

Terkait sosialisasi partisipasi pemilu bagi generasi milenial, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik. Sebab tak hanya menggaungkan tentang pentingnya menyampaikan hak pilih, Bawaslu juga dapat mensosialisasikan pentingnya pengawasan.

Baca juga: Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020

“Kami senang ada sosialisasi pemillu seperti ini. tugas kewenangan Bawaslu salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan. Nah, melalui kegiatan sosialisasi ini kita mencoba meningkatkan partisipasi Pengawasan Partisipatif,” ungkap Teguh.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara, Amin Walaupun pelaksanaan Pilkada Di tengah Pandemi Covid 19 namun semangat penyelenggaran pilkada kali ini sangat luar biasa.

Kemudian partisipasi masyarakat, lanjut Amin, dalam pilkada kali ini KPU menargetkan 70% angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun Ini.

untuk mencapai target tersebut Penyelenggara pemilu dalam Hal Ini KPU melibatkan Masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu hal tersebut di atur dalam peraturan KPU Tentang Partisipasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Masyarakat dalam penyelenggara pemilu.

BACA:  Presiden Jokowi Tinjau Arus Mudik di Stasiun Pasar Senen

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dan Juga bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Jadi selain dari terlibat sebagai penyelenggara pemilu, pemilih juga dapat ikut serta dalam melakukan sosialisasi pemilih baik itu melalui media sosial maupun dengan rangkaian kegiatan lain.

“Kami berharap bahwa dengan adanya generasi mudah dapat menjadi garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemilu demi terwujudnya pemilu yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” tandasnya.

Baca juga: Gerakan Putih Abu-Abu: Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Halut

Alumni SKPP Nasional Riswandi menyebutkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pilkada bukan tentang berapa angka partisipasi masyarakat dating ke TPS Tapi bagaimana masyarakat mengawal pemilu sejak awal sampai dengan berakhirnya tahapan pilkada.

Generasi muda milenial ikut awasi pemilu adalah Gerakan yang dimana memberikan pemahaman tentang pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian pemberian Pendidikan pemilih.

“Artinya apa bahwa dalam Proses pengawasan, pencegahan dan penindakan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri karena SDM Bawaslu terbatas apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya adalah hal yang sangat tidak memungkinkan bisa di jangkau makanya kemudian penting keterlibatan masyarakat” kata Riswandi

Ia menambahkan “Generasi muda milenial dan seluruh stakeholder dalam melakukan pengawasan pemilu atau pilkada tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL” tutupnya. [BTS]

BACA:  BPLK & ASN BANTEN: Perseteruan Menteri Hukum dan Ham dengan Walikota Tangerang Jangan Korbankan Pelayanan Publik

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *