Anggota DPRD dari HANURA Kabupaten Siak Dieksekusi

SIAK, PROJUSTISIANEWS.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, sudah melakukan eksekusi terhadap Anggota DPRD Siak Nelson Manalu dari dapil IV partai HANURA di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Siak, sejak Rabu (17/6/2020) lalu.

Saat itu ia datang ke kantor Kejari Siak sekitar pukul 16.00 WIB. Nelson Manalu memenuhi panggilan kejaksaan, berdasar surat panggilan yang dikirim Kejari Siak pada Senin (15/6/2020) pagi. Melalui seluler, PROJUSTISIANEWS menghubungi Kasi Pidum, Rian Destami.

Rian mengatakan: “Usai dilakukan rapid tes, langsung dilakukan eksekusi ke Rutan Siak.” Sebelumnya Kepala Kejari Siak, Aliansyah SH, juga menjelaskan bahwa Nelson Manalu sudah memenuhi panggilan pihaknya. “Dia kooperatif, sehingga proses eksekusi berjalan baik dan lancar,” ujar Aliansyah.

Sebagaimana diketahui, Hakim Mahkamah Agung RI sudah menolak permohonan Kasasi dari terdakwa Nelson Manalu dalam perkara dugaan penghasutan di muka umum secara lisan yang sidang tingkat pertamanya berlangsung di PN Siak Sri Indrapura, 11 Oktober 2018 lalu.

Dalam perkara ini, terdakwa Nelson Manalu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum, dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Atas putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung sudah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor 288/Panmud.Pid -B /492 K/Pid/2019, tertanggal 19 Mei 2020 lalu.

Ketua DPC HANURA Kabupaten Siak, Ir. Mhd. Ariadi Taringan, mengatakan: “Nelson Manalu adalah anggota DPRD Siak dari Partai HANURA. Ia berasal dari Dapil IV, meliputi Kecamatan Kandis, Minas, dan Sungai Mandau.”

“Proses hukum atas Nelson Manalu masih berjalan, sehingga partai HANURA belum mengambil sikap tentang diadakannya PAW (pergantian antarwaktu) anggota DPRD Kabupaten Siak. Ini karena kita harus mengikuti aturan AD/ART Partai HANURA. Kalau kesalahan itu menyangkut korupsi, asusila, maupun penyalahgunaan jabatan itu, langsung saya pecat tanpa ada syarat. Mengenai hal ini melanggar pasal 160, jadi kita tunggu prosesnya. Apakah harus diadakan PAW atau tidak? Semua itu harus dari keputusan kader Partai HANURA, bukan serta merta bila tersandung hukum langsung harus PAW. Kita harus menjalankan prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia ini dan harus sesuai dengam AD/ART Partai HANURA,” tutupnya. (JT)

BACA:  Cerita Pasangan Lansia di Samosir Masuk Penjara

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *