Advokat Harus Bersatu Membawa Misi Kebaikan

Projustisianews, Lampung – Untuk memfungsikan kekuasaan kehakiman yang independen, peran advokat sebagai ahli hukum berwenang atau pembela perkara dalam pengadilan tidak bisa diabaikan. Untuk mewujudkan itu, penegakan hukum demi rasa keadilan, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, advokat harus bersatu dalam kebaikan yang terorganisasi. Demikian disampaikan Azmi Syahputra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Sabtu, 6 November 2020, saat melakukan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Bandar Lampung, saat pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

Selama belum bersatu dalam kebaikan yang terorganisasi, kata Azmi, kekuatan organisasi advokat tidak akan bisa maksimal. Harapan dan cita-cita negara hukum, akan sulit tercapai. Karena advokat adalah organ untuk membantu tugas kekuasaan kehakiman yang independen. “Sangat jelas perintah dan kehendak UU Nomor 18 Tahun 2003. Wadah organisasi advokat itu mengerucut dan menyatu dalam single bar, sebagai kekuatan bersama dalam advokat,” kata Azmi. Untuk memenuhi harapan itu dibutuhkan keseragaman penstandaran kompetensi keilmuan, kualitas pendidikan advokat, dan penetapan kode etik untuk memandu dan mengawasi perilaku para advokat.

Menurut Azmi, sampai saat ini kenyataannya masih ada yang belum mematuhi kehendak UU advokat itu dengan berbagai alasan. Ia melihat, masih melekatnya ego sektoral para pemimpin organisasi advokat membuat wadah advokat tidak utuh dalam satu kekuatan. “ Menjadi berserak dan cenderung terpecah,” katanya. Posisinya menjadi dilema ketika suatu organisasi mudah diintervensi hingga lari dari tujuan awalnya.

Untuk itu, advokat harus mampu menentukan sikap. “Jika mau marwahnya kembali, advokat harus mematuhi dan melaksanakan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam UU Advokat,” kata Azmi. Di sinilah letak urgensi dan semangat perjuangan serta fungsi profesi advokat. Semua hal ini, telah dilakukan oleh para pendahulu advokat senior. Menumpukan perjuangan hingga berhasil mendobrak kedudukan profesi advokat dalam sebuah undang-undang. Di mana, kedudukan awal advokat hanya diatur setingkat aturan surat keputusan (SK) Menteri atau surat edaran Mahkamah Agung.

Maka untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kekompakan dari para pemimpin advokat. Duduk bersama untuk merumuskan kembali arah kebijakan profesi advokat. Terlebih di tengah arus perubahan teknologi yang kian cepat di tengah masyarakat, kehadiran advokat sangat diperlukan. Oleh karena itu kudu, “Mematahkan tulang ego sektoralnya,” katanya, dengan menerapkan nilai sejarah yang ditanamkan para advokat terdahulu yang telah melahirkan undang-undang advokat.

Dalam fungsinya, advokat tidak saja sebagai lembaga yang mewujudkan negara hukum, tetapi sekaligus berperan sebagai pendidik hukum untuk mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat. Melalui gerakan terpadu, ‘Advokat harus bersatu membawa visi kebaikan’ sekaligusnya untuk meluruskan keseimbangan kewajiban, tanggung jawab, hak antara kepentingan penyelenggara negara dengan masyarakat, demi terwujudnya tujuan nasional.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  Kegaduhan Soal PPDB dan POP Membuat Ketua Pengawas Nasional BMPS Angkat Bicara

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *