65 TKI Terlantar di Filipina, Serikat Buruh Patriot Pancasila Desak Pemerintah Hadir Lindungi WNI

FILIPINA, PROJUSTISIANEWS.ID – Nasib miris dialami 65 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Atlantic Gulf and Pacific (AG & P) Company of Manila, Filipina. Sudah sekitar dua bulan gaji mereka tak dibayar dan terancam tak bisa pulang, karena perusahaan tak bersedia menanggung biaya. Kini mereka disodorkan surat pengunduran diri, tanpa jaminan hak-hak mereka dipenuhi.

Kenyataan itu diungkapkan salah seorang TKI berinisial Sil. Permasalahan berawal ketika Pemerintah Filipina menerapkan kebijakan lockdown pada 17 Maret hingga 30 April 2020. Kebijakan ini kemudian diperpanjang hingga 15 Mei 2020.

“Sejak itu (17 Maret) kami nggak bekerja lagi, dirumahan di mess perusahaan,” ungkapnya kepada HMSTimes.com, Minggu (3/5/2020).

Sil bekerja di perusahaan AG & P sejak 19 Januari 2020. Saat ini ada 65 TKI yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini. AG & P Company merupakan perusahaan yang bermarkas di San Roque, Bauan, Batangas, salah satu provinsi di Filipina yang terletak di selatan Pulau Luzon.

Saat dirumahkan, tidak ada pemberitahuan apapun dari perusahaan kepada para TKI. Mereka awalnya masih percaya bahwa perusahaan akan memenuhi hak-hak mereka selama dirumahkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para TKI merogoh kocek sendiri.

Sekitar tiga minggu, keuangan mereka pun menipis. Para TKI lalu berusaha meminta penjelasan perusahaan terkait hak-hak mereka selama dirumahkan, terutama gaji. Namun jawaban perusahaan di luar dugaan.

“No work no pay,” kata Sil menirukan jawaban pihak perusahaan.

Kegundahan para TKI pun bertambah sejak gaji macet. Mereka tak bisa lagi memberi nafkah untuk keluarga, membiayai sekolah anak, membayar sewa rumah, dan lainnya.

Sekitar tiga minggu dirumahkan, pihak perusahaan baru memberikan bantuan berupa sembako. Isinya 3 kg beras, 2 kaleng sarden, dan 3 bungkus mie instan. Hampir dua minggu kemudian datang lagi bantuan kedua. Isinya hampir sama, 3 kg beras, 2 sarden, dan 5 mie instan.

BACA:  Pendiri: Demokrat Bukan Milik SBY, Dia Hanya Numpang Jadi Presiden

Para TKI berusaha mengadukan permasalahan tersebut ke KBRI. Namun tak banyak membuahkan hasil.

Menurut Sil, pihak KBRI sempat menjanjikan untuk memfasilitasi mediasi antara TKI dengan perusahaan. Namun saat pertemuan, tak satupun perwakilan TKI yang dilibatkan. Para TKI khawatir pihak perusahaan menyampaikan informasi yang keliru terkait tuntutan TKI.

“Setelah bertemu dengan manajemen perusahaan, pihak KBRI hanya meminta kepada kami untuk wait and see,” katanya.

Kabar terakhir, perusahaan justru menawarkan kepada para TKI untuk menandatangani surat resign. Namun terkait gaji dan kepastian pemulangan, pihak perusahaan terkesan lepas tangan.

“Manajemen mendesak kami untuk tanda tangan saja dulu surat resign. Terkait dengan kepulangan, kami diminta untuk pulang dengan biaya sendiri,” kata Sil.

Hingga saat ini para TKI belum mendapatkan kepastian pemulangan. Mereka sudah tidak ada uang lagi untuk membiayai sendiri penerbangan Manila-Jakarta yang diperkiran mencapai USD300 (Rp4,5 juta). Selain itu, paspor mereka juga masih ditahan.

“Uang darimana? Kami tak ada lagi uang,” kata Sil.

HMSTimes.com masih berusaha meminta konfirmasi dari KBRI terkait nasib para TKI tersebut.

Sementara itu Serikat Buruh Patriot Pancasila menyayangkan minimnya perhatian pemerintah, terutama KBRI dalam menyikapi permasalahan buruh migran di Filipina. Serikat Buruh Patriot Pancasila mendapatkan langsung keluhan dari para TKI tersebut yang kemudian disampaikan kepada HMSTimes.com untuk ditindaklanjuti.

Menurut Ketua Konsolidasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Patriot Pancasila, Benhauser Manik, negara melalui KBRI seharusnya hadir memberikan perlindungan bagi WNI, khususnya TKI yang menghasilkan devisa bagi negara.

Jika KBRI belum bisa memberikan perlindungan hak TKI, maka Presiden Jokowi melalui Kementerian Luar Negeri harus mengambil alih persoalan agar TKI yang terlantar bisa mendapatkan kepastian dipulangkan dan hak-haknya dibayar.

BACA:  KPK Akan Sita Aset, Berikut Daftar Kekayaan Sjamsul Nursalim

“Hak buruh jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Pasal 67 ayat 2. Jika KBRI tak mampu sebagai perwakilan pemerintah, maka Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negri harus hadir menyikapi persoalan ini, sehingga para pekerja buruh migran tidak terkatung-katung nasibnya,” katanya. (set)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *